Wiranto Sebut Masa Tanggap Darurat di Palu Berakhir Besok

CNN Indonesia | Kamis, 25/10/2018 23:35 WIB
Wiranto Sebut Masa Tanggap Darurat di Palu Berakhir Besok Menko Polhukam Wiranto. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto memutuskan proses tanggap darurat bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah akan berakhir pada Jumat (26/10) besok. Keputusan diambil karena masa tanggap darurat bencana di Sulteng seharusnya telah berakhir pada 11 Oktober lalu, dan sudah mengalami perpanjangan selama dua pekan.

"Karena kegiatan dalam tanggap darurat belum selesai kita perpanjang dua minggu. Sehingga besok itu tanggap darurat kita anggap selesai," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (25/10).

Mantan Panglima ABRI itu mengatakan pemerintah tengah fokus untuk menyiapkan masa transisi sebelum masuk pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tersebut.


Salah satunya, pemerintah akan membangun hunian sementara (huntara) sebanyak 1.200 unit sebagai tempat tinggal sementara para korban yang rumah tinggalnya terdampak gempa dan tsunami di wilayah tersebut.
"Menteri PUPR menjanjikan bahwa Huntara sejumlah 1,200 itu selesai. Satu barak bisa memuat 10-12 unit. Lalu ada bantuan tenda dari luar negeri yang kuaitasnya itu setara dengan Huntara, itu kita kaji di sana," kata dia.

Selain itu, Wiranto juga memastikan pasokan listrik dan bahan bakar sudah tak ada masalah dan berjalan normal.

Wiranto menyatakan saat ini tugas pemerintah yang belum selesai yakni pengeboran sumur dalam untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.

Ia lantas menyebut sudah ada 22 sumur dalam yang dibuat, dan akan terus bertambah agar masyarakat tak lagi kekurangan air bersih.

"Memang ada kerjaan yang smentara belum selesai yaitu pembuatan sumur air dalam, 50 meter kebawah lagi di bor. 50 sumur dalam sementara baru 22 sumur yg lain sedang dilaksanakan disana," kata dia.

Selain itu, Wiranto juga menegaskan karena bencana tersebut bukan berstatus bencana nasional maka pemerintah daerah harus bertanggung jawab untuk menangani proses pemulihan tersebut.
Meski begitu, ia memastikan bahwa pemerintah pusat akan terus melakukan pendampingan dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tersebut.

"Sejatinya ini bukan bencana nasional maka seluruh tanggung jawab dalam tahapan itu memang tugas pemerintah daerah. Apakah gubernur, bupati walikota. Sedangkan pusat itu pendampingan," ujarnya.

Masih Butuh Bantuan Asing

Wiranto juga menyebut pemerintah masih membutuhkan bantuan pesawat angkut dari negara lain, untuk membantu mengangukut berbagai bantuan logistik ke daerah tersebut.

Ia menyebut berbagai bantuan untuk korban bencana di Sulawesi Tengah banyak yang belum tersalurkan. Terlebih lagi, bantuan tersebut menumpuk di sejumlah tempat.

"Sehingga kita putuskan nanti untuk bisa extend pesawat-pesawat bantuan dari negara sahabat itu bisa diperpanjang untuk beroperasi membantu pesawat terbang TNI AU," ujarnya.

Wiranto menyatakan TNI AU masih mengoperasikan empat unit pesawat jenis Hercules C130 yang digunakan untuk mengangkut bantuan logistik ke Palu.
Selain itu, pesawat jenis serupa dari negara sababat yang sedang diperbantukan terdapat 6 unit. Jumlah pesawat itu dinilainya masih mencukupi untuk membantu penyaluran bantuan ke daerah tersebut.

"Terkait bantuan luar negeri, kita masih membuka diri. Meski tanggap darurat selesai tapi pada tahap rehabiliisasi dan rekonstruksi ini kita membuka diri, bukan meminta-minta," kata dia. (rzr/ayp)