Nasional Peristiwa

IDI Ingin Dilibatkan Dalam Layanan Jaminan Kesehatan Nasional

CNN Indonesia
Sabtu, 27 Okt 2018 22:41 WIB
IDI Ingin Dilibatkan Dalam Layanan Jaminan Kesehatan Nasional
Ketua Umum IDI, Ilham Oetama Marsis ingin organisasinya dilibatkan lebih dalam pada sistem program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) guna menjaga mutu pelayanan. (CNN Indonesia/Ciputri Hutabarat)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) minta dilibatkan lebih dalam pada sistem program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pelibatan mereka inginkan guna menjaga mutu pelayanan program tersebut.

Ketua Umum IDI, Ilham Oetama Marsis mengatakan selama ini IDI hanya dilibatkan sebagai pelengkap instrumen program JKN. 

"IDI seharusnya dilibatkan lebih dalam dalam penjagaan mutu pelayanan, bukan hanya dilibatkan sebagai pelengkap instrumen program JKN," kata Marsis seperti dikutip dari Antara, Sabtu (27/10).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia menegaskan perbaikan sistem jaminan kesehatan harus dibarengi dengan perbaikan sistem kesehatan nasional. Perbaikan sistem kesehatan nasional tidak lepas dari perbaikan SDM kesehatan dan fasilitas kesehatan.

Lihat juga:
Defisit, Jokowi Kaji Efisiensi di Tubuh BPJS Kesehatan
Perbaikan harus diikuti pula oleh perbaikan pembiayaan kesehatan. Marsis mengatakan pembiayaan kuratif yang dibebankan dalam Program JKN harus ditopang dengan pembiayaan preventif dan promotif kesehatan.

"Persoalan defisit dana JKN seharusnya jangan terjadi, karena sangat berdampak kepada kualitas pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Menurut dia, dampak dari terbatasnya dana JKN, selain kepada kualitas pelayanan juga berpengaruh pada ditunaikannya hak-hak dokter atas jasa medis yang mereka berikan. "Belum diterimanya hak tersebut, tentunya secara manusiawi akan mempengaruhi sikap individual dokter," kata Marsis.

Namun demikian, Marsis menyatakan di lapangan memang para dokter masih bisa bersabar berbulan-bulan walaupun haknya belum diberikan. Dugaan akan beban biaya yang disebabkan oleh tindakan medis yang tidak perlu harusnya dapat diselesaikan dengan mekanisme Audit Medis yang menjadi domain IDI bersama perhimpunan profesi.

Lihat juga:
Jokowi Sindir Pengelolaan Keuangan BPJS Kesehatan
(antara/agt)