Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
Luhut Binsar Pandjaitan menyarankan agar sistem Blue Halo S (Sustainablity) atau sistem perikanan dan penangkapan ikan berkelanjutan yang berdasar pada Marine Protected Area (sistem perlindungan laut) bisa diterapkan di seluruh perairan Indonesia.
Sistem ini disebut Luhut sebagai siskamling biru yang prototipenya telah diterapkan di 4,6 juta hektare kepala burung di laut barat Provinsi
Papua.
Dikatakan Luhut, dengan sistem ini, pola pikir masyarakat sekitar juga bisa dikembangkan bahwa mencari nafkah di wilayah itu bukan hanya dengan melaut tetapi bisa juga dengan menjadi pedagang, pemandu wisata atau bahkan usaha penginapan.
"Ini bisa membuat masyarakat mempunyai rasa kepemilikan yang tinggi terhadap wilayah mereka. Saya yakin model ini bisa sangat cocok untuk diterapkan di banyak negara lain," kata Luhut.
Siskamling Biru merupakan perpaduan kawasan laut dengan konsesi perikanan yang berkelanjutan disertai pembiayaan gabungan (blended finance). Siskamling Biru sendiri pada dasarnya memberikan kredit mikro kepada lebih dari enam juta nelayan demi meningkatkan mata pencaharian mereka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan kata lain, Siskamling Biru ini melihat bagaimana kawasan perlindungan laut bisa terus terjaga keberlanjutannya dilihat dari sisi ekonomi yang melibatkan pemerintah lokal (yang memberi konsesi) dan para nelayan.
Sebab, kata dia, sistem ini memberikan
blue bond dan
microcredit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.
"Ada lebih dari 14 hektare MPA di seluruh Papua dengan demikian masih banyak yang bisa dilakukan di wilayah ini," katanya.
Tak hanya siskamling biru, Luhut juga mengajak setiap peserta yang hadir dalam kegiatan Our Ocean Conference di Bali bekerja sama dalam memelihara lautan.
"Laut adalah masa depan. 95 persen lautan kita belum dieksplorasi. Kita harus memperlakukan laut kita dengan hati-hati. Kita harus menjaganya bersama karena tidak ada negara, tidak ada organisasi yang bisa menyelesaikan masalah tanpa kerja sama," ujar Luhut.
(tst/dea)