Pendataan Warga Terdampak Gempa Sulteng Diselesaikan Desember

CNN Indonesia | Selasa, 06/11/2018 05:25 WIB
Pendataan Warga Terdampak Gempa Sulteng Diselesaikan Desember Petobo merupakan kawasan yang mengalami kerusakan paling parah akibat gempa. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pendataan relokasi warga terdampak gempa dan tsunami Palu, Sulawesi Tengah ditargetkan rampung sebulan ke depan.

Menkopolhukam Wiranto mengatakan pemerintah tengah mendata daerah yang masuk 'zona merah' atau daerah yang tidak bisa ditinggali kembali setelah gempa dan tsunami yang menghantam Palu dan sekitarnya pada 28 September lalu.

"Dalam sebulan ini harus selesai daerah mana yang merah, daerah mana sebagai pengganti, berapa jumlah yang harus kita pindahkan, itu semua perlu perencanaan yang matang," ujar Wiranto usai melakukan rapat koordinasi di kantor wakil presiden, Jakarta Pusat, Senin (5/11).



Pendataan Warga Terdampak Gempa Sulteng Diselesaikan DesemberWiranto. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Penentuan lokasi itu, kata Wiranto, juga harus disiapkan dengan matang karena menyangkut Hak Guna Bangunan (HGB) milik warga. Nantinya kepengurusan HGB itu menjadi wewenang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.

"Karena itu perencanaan ini sangat penting untuk bisa mempercepat pembangunan di wilayah yang aman," katanya.

Sementara daerah yang masuk zona merah, lanjut Wiranto, akan dialihkan sebagai lahan hijau. "

"Ya bisa untuk perkebunan, perhutanan, macam-macamlah," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola mengatakan daerah yang masuk zona merah sejauh ini luasnya sekitar 300 hektare dengan jumlah 14.400 kepala keluarga yang terdampak.

"Nanti ada hasil perhitungannya lagi mana daerah yang sudah kena likuifaksi dan yang rawan likuifaksi," ucapnya

Ketentuan soal relokasi ini, kata Longki, akan diatur dalam peraturan daerah. Ia menargetkan perda itu rampung pada Desember mendatang sehingga pembangunan tempat tinggal bagi warga dapat dimulai awal tahun depan.

"Ya nanti diatur perda bahwa daerah itu tak boleh dibangun, kemudian bagaimana RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dari masing-masing kabupaten," kata Longki.

Dana untuk relokasi itu diperkirakan mencapai Rp18 triliun yang terdiri dari APBN dan pinjaman dari Aceh Development Bank sebesar Rp7,5 triliun.

(pris/kid)