Bareskrim Limpahkan Kasus Bupati Boyolali ke Polda Jateng

CNN Indonesia | Selasa, 06/11/2018 19:55 WIB
Bareskrim Limpahkan Kasus Bupati Boyolali ke Polda Jateng Adovokat Pendudukung Prabowo Laporkan Bupati Boyolali Seno Samodro. (CNN Indonesia/Fachri Fachrudin)
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri melimpahkan laporan terkait kasus dugaan tindak pidana terhadap ketertiban umum yang diduga dilakukan oleh Bupati Boyolali Seno Samodro ke Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng).

Dugaan tindak pidana itu sebelumnya dilaporkan oleh salah seorang yang mengaku berasal dari Advokat Pendukung Prabowo, Ahmad Iskandar, karena menilai Seno telah memaki calon presiden nomor urut 02 tersebut.

"Saya dengar ada yang melapor ke Mabes Polri, tapi sudah dilimpahkan ke Polda Jateng," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Selasa (6/11/).



Setyo menerangkan, pelimpahan kasus tersebut dilakukan lantaran jumlah kasus yang ditangani oleh Bareskrim sudah terlalu banyak saat ini.

Dia menambahkan, penanganan laporan tersebut nantinya akan dilakukan lewat koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) semi untuk memastikan materi laporan, terkait pidana umum atau pidana pemilu.

"Koordinasi dengan Bawaslu, apakah itu masuk dalam ranah proses unjuk rasa atau bukan, pidana umum apa bukan," ujar jenderal bintang dua itu.

Sebelumnya, Ahmad melaporkan Seno terkait dugaan tindak pidana terhadap ketertiban umum ke Bareskrim, Senin (6/11).

Menurutnya, berdasarkan sejumlah bukti yang ditemukan diketahui Seno telah mengucapkan kalimat makian tidak pantas kepada Prabowo saat berorasi dalam aksi 'Save Tampang Boyolali' yang di laksanakan di kota penghasil susu tersebut, Minggu (4/11).

Ia menilai ucapan Seno tersebut patut diduga sebagai sebuah tindak kejahatan.

"Kehadiran Bupati Boyolali di demo yang mengatasnamakan masyarakat tersebut sesuai fakta, data, dan rekaman video yang ada maka diketahui ia sempat berpidato yang pada pokoknya tidak pantas," kata Ahmad di kantor sementara Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat Senin (5/11).

Laporan itu diterima dengan nomor LP/B/1437/XI/2018/BARESKRIM tertanggal 5 November 2018. Dalam laporannya, Ahmad mencantumkan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 156 KUHP juncto Pasal 14 dan 15 KUHP. Dalam laporannya, Ahmad membawa sejumlah barang bukti antara lain rekaman video dan cuplikan layar (screenshot) dari pemberitaan di sejumlah media daring (online).

(ugo/ugo)