Timses Jokowi: Prabowo Tak Peduli Draf Koalisi dari Yusril
CNN Indonesia
Jumat, 09 Nov 2018 06:09 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga menilai, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto tak peduli dengan janjinya terkait draf aliansi parpol keumatan dalam rangka pemenangan pilpres dan pileg 2019.
Hal ini menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra yang menyebut Prabowo tak merespons draf aliansi tersebut.
"Jadi ternyata Pak Prabowo tidak peduli dengan draf yang dibuat itu. Pak Prabowo juga tidak tanggung jawab dengan partai koalisinya, pengennya partainya saja yang leading," ujar Arya di posko pemenangan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (8/11).
Sikap itu, menurut Arya, yang memicu partai koalisi pengusung Prabowo dan Sandiaga Uno dalam pilpres 2019 menjadi terpecah. Untuk Pilpres 2019, partai koalisi yang mengusung pasangan calon nomor urut 02 itu terdiri dari Gerindra, PAN, PKS, Demokrat, dan Berkarya.
Arya mengatakan parpol koalisi itu cenderung bekerja sendiri untuk kepentingan masing-masing.
"Dari situ kita lihat koalisi ini tidak solid karena tidak peduli dengan rekomendasi dari ulama. Mereka [partai koalisi] menyelamatkan diri masing-masing," katanya.
Terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani sebelumnya telah membantah keberadaan draf tersebut. Ia mengaku sama sekali tak pernah membaca dan mendengar soal draf itu.
Namun, Yusril menyebut pernah menyerahkan draf aliansi kepada Prabowo. Isi draf itu membahas kerja sama parpol koalisi agar lolos ambang batas parlemen minimal empat persen. Draf itu juga membahas pemetaan perolehan suara parpol koalisi.
Sandiaga Uno menyatakan baik dirinya maupun Prabowo sudah menandatangani semua draf perjanjian politik yang disodorkan kepada mereka.
Terakhir, katanya, menerima draf perjanjian politik hasil Ijtima Ulama II yang kemudian langsung dia tanda tangani sepulang kunjungan kampanye ke Medan, Sumatera Utara beberapa waktu lalu.
"Kita sudah tanda tangani semua perjanjian politik, itu juga sudah kita umumkan kok, itu yang perjanjian politik Ijtima Ulama II terakhir," kata Sandi di kawasan Radio Dalam, Jakarta Selatan, Kamis (8/11).
Namun soal draf aliansi yang diklaim Yusril telah diserahkan kepadanya dan Prabowo, Sandi malah menjawab dia akan fokus pada ekonomi. Selain itu, semua yang berhubungan dengan hukum kata dia diserahkan pada timnya bukan pada dirinya langsung.
"Kita fokusnya ekonomi jadi karena kita fokusnya ekonomi kita gak fokus di hukum kami menyerahkan hal-hal yang berkaitan dengan hukum kepada direktorat hukum kita. Kita fokusnya di ekonomi," kata Sandi tak menjawab pertanyaan dengan pasti.
Yusril sendiri saat ini telah menetapkan diri menjadi kuasa hukum bagi Jokowi-Ma'ruf untuk Pilpres 2019. Namun, gerakan Yusril itu diklaim sebagai inisiatif pribadi dan belum mencerminkan sikap politik PBB.
Soal Yusril yang memilih menjadi pengacara pasangan Jokowi-Ma'ruf itu, Sandi mengaku menghormatinya. Meski begitu Sandi mengaku tetap berharap bahwa PBB akan mendukungnya dan Prabowo dalam Pilpres mendatang.
"Kami hormati Pak Yusril sebagai lawyer, kami masih berharap bahwa PBB akan bergabung bersama kita," kata Sandi.
"Tadi di deklarasi badan pemenangan kotamadya Bogor, PBB bergabung bersama kita tapi secara nasional kita tunggu sikapnya dan kita hargai apapun nanti yang PBB putuskan," sambungnya.
Mengenai keluhan Yusril yang menyebut sulit berkomunikasi dengan Prabowo dan dirinya, Sandi membantah. Selama ini semua pihak sangat leluasa berkomunikasi dengan Prabowo. Jika memang Yusril merasa kesulitan Sandi pun mengaku dengan senang hati akan membantunya.
"Mungkin Pak Yusril bisa saya bantu nanti berkomunikasi sama Pak Prabowo, enggak ada masalah," katanya.
(pris/tst/kid)
Hal ini menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra yang menyebut Prabowo tak merespons draf aliansi tersebut.
"Jadi ternyata Pak Prabowo tidak peduli dengan draf yang dibuat itu. Pak Prabowo juga tidak tanggung jawab dengan partai koalisinya, pengennya partainya saja yang leading," ujar Arya di posko pemenangan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (8/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sikap itu, menurut Arya, yang memicu partai koalisi pengusung Prabowo dan Sandiaga Uno dalam pilpres 2019 menjadi terpecah. Untuk Pilpres 2019, partai koalisi yang mengusung pasangan calon nomor urut 02 itu terdiri dari Gerindra, PAN, PKS, Demokrat, dan Berkarya.
Arya mengatakan parpol koalisi itu cenderung bekerja sendiri untuk kepentingan masing-masing.
Terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani sebelumnya telah membantah keberadaan draf tersebut. Ia mengaku sama sekali tak pernah membaca dan mendengar soal draf itu.
Namun, Yusril menyebut pernah menyerahkan draf aliansi kepada Prabowo. Isi draf itu membahas kerja sama parpol koalisi agar lolos ambang batas parlemen minimal empat persen. Draf itu juga membahas pemetaan perolehan suara parpol koalisi.
Sandiaga Uno menyatakan baik dirinya maupun Prabowo sudah menandatangani semua draf perjanjian politik yang disodorkan kepada mereka.
 Sandiaga Uno. (CNN Indonesia/Andry Novelino) |
"Kita sudah tanda tangani semua perjanjian politik, itu juga sudah kita umumkan kok, itu yang perjanjian politik Ijtima Ulama II terakhir," kata Sandi di kawasan Radio Dalam, Jakarta Selatan, Kamis (8/11).
Namun soal draf aliansi yang diklaim Yusril telah diserahkan kepadanya dan Prabowo, Sandi malah menjawab dia akan fokus pada ekonomi. Selain itu, semua yang berhubungan dengan hukum kata dia diserahkan pada timnya bukan pada dirinya langsung.
"Kita fokusnya ekonomi jadi karena kita fokusnya ekonomi kita gak fokus di hukum kami menyerahkan hal-hal yang berkaitan dengan hukum kepada direktorat hukum kita. Kita fokusnya di ekonomi," kata Sandi tak menjawab pertanyaan dengan pasti.
Yusril sendiri saat ini telah menetapkan diri menjadi kuasa hukum bagi Jokowi-Ma'ruf untuk Pilpres 2019. Namun, gerakan Yusril itu diklaim sebagai inisiatif pribadi dan belum mencerminkan sikap politik PBB.
Soal Yusril yang memilih menjadi pengacara pasangan Jokowi-Ma'ruf itu, Sandi mengaku menghormatinya. Meski begitu Sandi mengaku tetap berharap bahwa PBB akan mendukungnya dan Prabowo dalam Pilpres mendatang.
"Kami hormati Pak Yusril sebagai lawyer, kami masih berharap bahwa PBB akan bergabung bersama kita," kata Sandi.
"Tadi di deklarasi badan pemenangan kotamadya Bogor, PBB bergabung bersama kita tapi secara nasional kita tunggu sikapnya dan kita hargai apapun nanti yang PBB putuskan," sambungnya.
Mengenai keluhan Yusril yang menyebut sulit berkomunikasi dengan Prabowo dan dirinya, Sandi membantah. Selama ini semua pihak sangat leluasa berkomunikasi dengan Prabowo. Jika memang Yusril merasa kesulitan Sandi pun mengaku dengan senang hati akan membantunya.
"Mungkin Pak Yusril bisa saya bantu nanti berkomunikasi sama Pak Prabowo, enggak ada masalah," katanya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK