PKS Respons SBY, Politik SARA Bisa Diperdebatkan

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid tak sepakat dengan pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut penggunaan politik suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) meningkat sejak 2017.

Menurut Hidayat, makna penggunaan politik identitas atau SARA yang disebut SBY bisa diperdebatkan.

"Itu bagian yang bisa diperdebatkan ya, tentang politik SARA itu apa," kata Hidayat di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (12/11).

Lihat juga: Eggi Sudjana Sebut Cara Berpolitik SBY Banci

Hidayat berpendapat dalam sila pertama Pancasila, Indonesia telah sepakat berketuhanan Yang Maha Esa. Menurutnya, makna sila pertama itu mengandung unsur SARA.

"Yang penting adalah jangan sampai SARA itu dipakai justru untuk menghadirkan konflik, justru menghadirkan pembelahan," ujarnya.

Hidayat menilai politik SARA dapat digunakan secara positif seperti mengingatkan tentang Bhineka Tunggal Ika, berpolitik dengan moral dan santun.

Lihat juga: Hinca: Eggi Sudjana Salah Baca, Demokrat Bukan Banci

"Tapi SARA memang ketika orang nonmuslim kemudian cerita, jangan mau dibohongi pakai Al-Maidah, itu namanya SARA," kata Hidayat.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Lantas, Hidayat meminta agar orang yang membicarakan agama tidak lantas disebut tengah memainkan isu SARA. Sebab, menurutnya isu SARA juga dapat menguatkan kebhinekaan dan Pancasila.

Selain itu, Hidayat mengatakan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno juga tidak mempersoalkan Joko Widodo dalam memilih Ma'ruf Amin sebagai wakilnya.

"Kami tidak kemudian mengatakan Pak Jokowi melakukan SARA, adalah hak beliau untuk memilih calon wakilnya apakah dari kalangan pesantren atau tidak, itu tidak ada masalah," katanya.

Lihat juga: Wiranto Klaim Tahu Politisi Sontoloyo yang Disebut Jokowi

Sebelumnya, SBY dalam sambutannya saat pembekalan calon anggota legislatif Partai Demokrat, mengatakan politik Indonesia berubah dengan peningkatan arus politik identitas. Perubahan politik itu disebut mulai terjadi sejak 2017.

"Saya berani mengatakan politik kita telah berubah. Makin mengemukanya politik identitas atau SARA, dan politik yang sangat dipengaruhi ideologi," katanya di Jakarta, Sabtu (10/11). (swo/pmg)