Dituding Islamofobia, PSI Anggap Perda Agama Ancam Persatuan

CNN Indonesia | Rabu, 14/11/2018 10:00 WIB
Dituding Islamofobia, PSI Anggap Perda Agama Ancam Persatuan Partai Solidaritas Indonesia menegaskan menolak Perda Agama bukan berarti bersikap islamofobia. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Solidaritas Indonesia menegaskan Peraturan Daerah berlandaskan agama tidak sesuai dengan semangat persatuan. Dari pandangan itu PSI menolak dicap sebagai partai yang memberi ruang bagi islamofobia atau rasa takut terhadap Islam dan para penganutnya.

Menurut juru bicara PSI Dini Shanti Purwono Perda berlandaskan agama membuat masyarakat terpecah.

"Perda agama tidak sesuai dengan semangat persatuan, membuat masyarakat terpecah, dan berpotensi mengancam persatuan nasional," ujar Dini dalam pesan singkat, Rabu (14/11).


Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief sebelumnya mengkritik sikap PSI menolak Perda berlandaskan agama mencerminkan partai pendatang baru itu dibentuk untuk memberi ruang bagi Islamofobia.


"PSI kelihatannya dibentuk untuk Islamophobia mendapat gelanggang, juga tidak serius duduk di Parlemen," tulis Andi di akun Twitternya, @AndiArief_, Selasa (13/11).

Kritik juga datang dari PKS. Direktur Pencapresan PKS Suhud Aliyudin menyamakan sikap politik PSI menolak Perda berlandaskan agama dengan sikap menolak agama. 

Dini menjelaskan sikap politik PSI tidak mendukung Perda berlandaskan agama bukan berarti menolak agama.

Penolakan Perda Agama, kata dia, merupakan cara PSI menempatkan agama dalam konteks negara berdasarkan Pancasila.

Ia berkata sila pertama Pancasila, yakni 'Ketuhanan Yang Maha Esa' adalah pengakuan bahwa Indonesia negara Ketuhanan, bukan dukungan terhadap agama tertentu.

"Sila pertama Pancasila adalah bentuk pengakuan terhadap Ketuhanan, bukan dukungan terhadap agama tertentu," ujarnya.

Lebih lanjut, Dini mengklaim penolakan PSI sejalan dengan pendiri bangsa yang menilai Perda Agama bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut dia, hukum yang mengatur kehidupan bersama harus didasarkan pada prinsip universal, bukan parsial.

"Mengingat keragaman agama yang ada di Indonesia," ujarnya.

Dini menyatakan PSI menghormati keyakinan agama. Kader PSI berasal dari latar belakang yang berbeda seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, hingga aktivis gereja.

Dengan keragaman latar belakang itu PSI berjanji akan memperjuangkan hak setiap warga agar dapat menjalankan keyakinannya di Indonesia, sebagaimana dijamin konstitusi.

(jps/wis)