ANALISIS

Sindiran SBY dan Ujian Prabowo Rekatkan Koalisi

CNN Indonesia | Sabtu, 17/11/2018 11:41 WIB
Sindiran SBY dan Ujian Prabowo Rekatkan Koalisi Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yodhoyono (SBY) saat bertemu Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, Jakarta, 30 Juli 2018. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)  mempertanyakan keseriusan Prabowo dalam pemilihan presiden 2019. Melalui akun Twitter-nya pada Kamis (15/11), SBY mempertanyakan Prabowo-Sandi yang belum pernah menjabarkan solusi, kebijakan, dan program yang akan dijalankan untuk Indonesia lima tahun ke depan.

"Capres mesti miliki narasi dan gaya kampanye yang tepat," demikian salah satu cuitan mantan Presiden RI di akun Twitter-nya, @SBYudhoyono.


Politikus Partai Amanat Nasional Eggi Sudjana mempertanyakan sikap SBY itu. Bernada nyinyir, ia menyebut sikap SBY itu dengan istilah 'musyrik politik'.


"Saya gunakan istilah baru, namanya 'musyrik politik'," kata Eggi Sudjana kepada CNNIndonesia.com, Jumat (16/11)

Istilah 'musyrik politik' tersebut dilontarkan Eggi Sudjana untuk menggambarkan sikap yang terkesan mendua dalam mendukung pasangan capres-cawapres yang diusung Demokrat bersama PAN, PKS, dan Gerindra yakni Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Eggi heran, SBY seharusnya berkomunikasi dan meminta visi misi itu langsung kepada Prabowo dan Sandi. Bukannya melepaskan cuitan ke publik lewat media sosial. Itulah, kata Eggi, yang kemudian membuat dirinya melontarkan istilah 'musyrik politik' untuk menggambarkan permainan politik yang dimainkan SBY.

"Dalam kalimat tauhid, Laa ilaaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Begitu juga di Pilpres saya gunakan istilah 'musyrik politik'. Kalau sudah mendukung Prabowo, jangan melirik ke Jokowi, jangan ambivalen," kata pria yang juga calon legislatif DPR dari PAN untuk pemilu 2019 tersebut.

Bukan kali pertama SBY dan Partai Demokrat melontarkan pernyataan yang menyiratkan 'setengah hati' turut dalam koalisi mengusung Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019.

Saat masa pendekatan antara Demokrat dengan Koalisi pengusung Prabowo-Sandi sebelum pendaftaran Capres dan Cawapres 2019, Wasekjen Demokrat Andi Arief pernah melontarkan pernyataan 'jenderal Kardus'.

Istilah itu sempat membuat hubungan Demokrat-Gerindra memanas. Namun, akhirnya mereda mendekati masa tengat waktu pendaftaran peserta Pilpres 2019 di KPU. Demokrat pun masuk ke dalam partai pengusung Prabowo-Sandiaga Uno.

Namun, di tengah jalan menuju Pilpres April 2019, Demokrat dinilai kembali membuat gaduh di internal koalisi Prabowo-Sandi.

Ketua Komisi Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas mengaku partainya membebaskan kader mendukung capres saat Pilpres. Pasalnya, ada sejumlah kader yang terang-terangan mendukung calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Di sudut lain, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani melontarkan pula tagihan janji kepada SBY dan Demokrat untuk mengampanyekan pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

'Musyrik Politik' SBY dan Masa Depan Koalisi Prabowo-SandiCapres-cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno didampingi petinggi partai pengusung memberikan keterangan pers seusai mendaftarkan diri sebagai peserta Pilpres 2019 di gedung KPU, Jakarta, 10 Agustus 2018. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Melihat dinamika politik dalam kubu Prabowo-Sandi, pengamat politik Adi Prayitno menilai Gerindra tidak bisa memaksa partai Demokrat untuk mengampanyekan capres yang mereka usung secara langsung pada Pilpres 2019. Demokrat, katanya, tidak punya kewajiban yang harus diperjuangkan secara maksimal untuk memenangkan Prabowo-Sandi, karena tidak ada kesepakatan dan komitmen apapun di dalam koalisi.

"Kubu Prabowo-Sandi tidak punya urgensi apapun terhadap Demokrat karena posisi-posisi strategis dalam pemilu itu sudah diambil oleh Gerindra seperti posisi Capres dan Cawapres serta ketua pemenangan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Adi mengaku tak heran dengan perpecahan dalam tubuh pengusung Prabowo-Sandi, apalagi partai Demokrat terang-terangan menyatakan lebih memprioritaskan Pileg dibanding Pilpres. Menurut Adi, sejak awal keberadaan Demokrat berada dalam koalisi Prabowo-Sandi untuk Pilpres 2019 terkesan dipaksakan.

"Pilihan Demokrat mendukung Prabowo merupakan pilihan yang agak sulit. Seakan-akan dukungan Demokrat kepada Prabowo untuk 2019 ini hanya sebatas menggugurkan kewajiban undang-undang supaya Demokrat ini tidak diberikan sanksi untuk lima tahun yang akan datang [jika sebagai partai parlemen tak mendukung capres pada Pilpres 2019]," ucapnya.

Sementara itu, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Ahmad Bakir Ihsan mengatakan Prabowo seharusnya merangkul partai-partai politik yang menjadi koalisinya. Menurutnya koalisi solid merupakan salah satu kekuatan dalam menghadapi kontestasi Pilpres.

"Nah, kalau ada partai politik yang dianggap kurang pas dalam perjalanannya kan ada bisa dievaluasi atau bisa dilakukan pendekatan," kata Ahmad.

Oleh karena itu, sambungnya, ketika Demokrat terlihat mengambangkan posisinya di dalam koalisi, maka tim Prabowo harus tahu cara untuk mendekatinya kembali. Jika tidak, kata Ahmad Bakir, justru akan menguntungkan lawan politik yakni paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf.

"Selama ini kesannya komunikasinya kurang pas antara Demokrat dan Prabowo, itu yang punya kepentingan di sini kan Prabowo untuk merangkulnya," ujar Ahmad.

'Musyrik Politik' SBY dan Masa Depan Koalisi Prabowo-SandiPasangan Capres-Cawapres Jokowi dan Ma'ruf Amin mengikuti Pawai Deklarasi Pemilu Damai 2019-2024, Jakarta Pusat, 23 September 2018. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Efek elektoral Prabowo-Sandi pada partai pengusung

Terkait efek elektoral pada partai-partai pengusung dari dukungannya untuk Prabowo-Sandi, Adi menilai Demokrat tak merasakan itu. Itulah yang membuat partai tersebut pun lebih memprioritaskan meraih suara dalam pileg ketimbang besar-besaran mengampanyekan Prabowo-Sandi. 

Oleh sebab itu, bagi Adi, upaya pemaksaan SBY dan Demokrat untuk mengampanyekan Prabowo-Sandi justru bisa kontraproduktif atas keharmonisan koalisi.

Adi menambahkan jika SBY ditekan terus menerus, akan banyak kader partai Demokrat yang tidak menghormati koalisi yang sudah disepakati. Kemudian, pola komunikasi antara Demokrat dan Gerindra harus lebih persuasif.

"Sebab itu, secara elektoral, memang ini tidak menguntungkan karena akan membuat marah para kader Demokrat yang selama ini memilih diam," kata dia.

Ahmad pun mengatakan dialog Demokrat dan Gerindra harus memastikan kembali poin-poin mengikat keduanya dalam koalisi. Walaupun, diakui dirinya, koalisi atau relasi antarpartai sejatinya cair dan tak abadi.

"Saya enggak bisa memprediksi itu karena politik itu selalu mencair, jadi dia akan selalu cari peluang untuk keuntungan-keuntungan lebih besar dari koalisi itu. Jadi, bisa saja nanti pada titik ini, pada hari ini misalnya Demokrat dan Gerindra kurang harmonis ini besok bisa berubah lagi, tergantung komunikasi dan kalkulasi yang dipertimbangkan dalam sebuah partai itu," katanya.

(dni/kid)