TKN Serahkan Penyelidikan Poster Raja Jokowi ke Timses Daerah

Jakarta, CNN Indonesia -- Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menyerahkan penyelidikan kasus poster 'Raja Jokowi' di wilayah Banyumas, Jawa Tengah, ke Tim Kampanye Daerah.

"Sejauh ini kita serahkan ke teman-teman di Jawa Tengah untuk proses penyelidikan mencari informasi lebih detail lagi," kata Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Ahmad Basarah, di Museum Nasional, Jakarta, Sabtu (17/11).

Basarah mengatakan saat ini belum ada rencana melaporkan pemasangan poster itu kepada pihak kepolisian. Namun, tak menutup kemungkinan tim bakal melaporkan ke kepolisian.

Lihat juga: Erick Thohir Siap Mundur Bila Jokowi jadi 'Raja'

"Ya jika ternyata ada unsur pidana di dalamnya ya kita minta aparat penegak hukum bertindak, karena itu sifatnya melakukan down grade terhadap posisi pak Jokowi sebagai calon presiden," ujarnya.

Basarah juga menyebut poster itu bukan berasal dari pihaknya. Hal itu dipastikan usai berkoordinasi dengan PDIP Jawa Tengah yang tidak pernah memutuskan untuk membuat poster atau alat peraga kampanye (APK) dengan konten Jokowi mengenakan pakaian adat Jawa.

"Karena secara filosofi sistem pemerintahan Indonesia adalah republik dan Pak Jokowi menyadari betul bahwa ia sedang diusung jadi presiden bukan sebagai calon raja. Sehingga saya pastikan poster itu bukan dari kalangan internal TKN, TKD, maupun PDIP," ujarnya.

Lihat juga: Menerka Cerita Cap Satria Piningit Prabowo dan Raja Jokowi

Sebelumnya, Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto mengatakan berdasarkan informasi yang dihimpun pihaknya, terdapat sekitar 10 poster Jokowi Raja di setiap desa di Jawa Tengah. Sementara jumlah desa di Jawa Tengah sebanyak 8.559 desa.

"Ini analisis, analisis kan subyektif bukan fakta. Berarti ada 85 ribu lebih poster terpasang. Sekali pasang, yang memasang dapat uang Rp5 ribu per poster plus dengan bambu dan tali Rp5, jadi total Rp10 ribu per pasang," kata Bambang.

Politikus oposisi, Fadli Zon, kemudian mengunggah masalah poster raja Jokowi itu dan mengaitkannya dengan kemungkinan perubahan sistem pemerintahan menjadi kerajaan. "Inilah bahayanya 'Petruk Jadi Raja'," cuitnya.

Lihat juga: PDIP Tuding Poster Raja Jokowi Upaya Gembosi Suara di Jateng

(swo/arh)