FOTO: Serba-serbi Pesta Demokrasi 2019

Antara Foto,, CNN Indonesia | Kamis, 22/11/2018 12:52 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Di tengah persiapan Pemilu 2019, persoalan hoaks dan politik uang masih menjadi ancaman yang paling disorot oleh KPU, Bawaslu, maupun para peserta pemilu.

Pemilu 2019 akan menggelar pemilihan presiden dan pemilihan legislatif secara serentak. Di ajang pilpres, dua kandidat presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan Jokowi-Ma'ruf Amin bertarung untuk merebut hati rakyat (ANTARA FOTO/Akbar Tado)
Di masa kampanye ini beragam cara ditempuh baik oleh Komisi Pemilihan Umum maupun oleh partai dan para calon untuk menarik perhatian rakyat. (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)
Informasi palsu alias hoaks menjadi ancaman paling disorot oleh penyelenggara, pengawas, dan peserta pemilu. Kampanye untuk melawan hoaks gencar digerakkan selama masa kampanye ini. (ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko)
Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara juga turut menyosialisasikan pesta demokrasi lima tahunan ini berbagai elemen masyarakat untuk menjaring dan meningkatkan partisipasi pemilih. (ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha)
Para pelaku usaha konveksi, kerajinan, dan sebagainya tersenyum lebar karena kebanjiran pesanan berbagai atribut kampanye dan sosialisasi pemilu. (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah)
KPU sibuk mempersiapkan logistik pemilu. Semua logistik non-surat suara seperti sampul, segel, formulir, dan tinta ditargetkan rampung pada Desember 2018. (ANTARA FOTO/Zabur Karuru)
Petugas membuka kotak suara saat simulasi Rekapitulasi Suara Pemilu 2019 Tingkat Kecamatan di Gedebage, Bandung, Jawa Barat. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)
Warga mengecek Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 dan Pilpres 2019 di Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta. da Kamis (15/11), KPU memperpanjang masa pemutakhiran data DPT Hasil Perbaikan tahap II (DPTHP II) selama 30 hari. (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)
Semua elemen yang terlibat dalam Pemilu 2019 berharap ajang politik lima tahunan ini dapat menjadi sarana pendidikan politik bagi warga dalam memilih pemimpin secara fair berdasarkan aturan yang berlaku. (ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi)