Tangkal Serangan Siber Jelang Pemilu, BSSN Gandeng Facebook
CNN Indonesia
Kamis, 22 Nov 2018 12:39 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Antisipasi serangan siber menjadi salah satu prioritas pemerintah jelang Pemilu 2019. Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Marsma TNI Asep Chaerudin menyatakan pihaknya sudah bekerja sama dengan sejumlah penyedia internet maupun media sosial untuk menangkal serangan siber tersebut.
"Kita melakukan komunikasi melalui internet service provider seperti Telkom, Biznet serta provider medsos seperti Facebook dan Twitter yang berpotensi ada ancaman siber," kata Asep di Jakarta, Kamis (22/11).
Asep mengatakan bakal banyak informasi palsu alias hoaks yang berterbaran jelang pemilu. Karena itu, penguatan pertahanan dari siber perlu dilakukan bersama-sama dengan Kominfo, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Selanjutnya strategi pemerintah adalah mengamankan infrastruktur di bidang teknologi dan informasi yang digunakan dalam pemilu. Bakal ada kegiatan sweeping dan pengawasan di seluruh server yang digunakan pemerintah.
"Kami juga melakukan kolaborasi dengan kementerian lembaga terkait dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan upaya, strategi, langkah mewujudkan siber yang aman," katanya.
Penguatan dunia siber dilakukan menyusul pengalaman serangan siber di sejumlah negara maju. Beberapa di antaranya, kata Asep, ada di Ukraina pada 2014, di Inggris 2016 serta serangan siber di Jerman dan Prancis pada 2017.
"Serangan siber mereka diretas dan bisa menembus central election. Bahkan berhasil memanipulasi hasil data," ujarnya.
Ada pula bentuk serangan siber yang menggelontorkan data untuk menjatuhkan salah satu pasangan calon di pemilihan umum. Data itu disebarluaskan ke media sosial dan mampu menggiring opini publik.
"Tentu kita tidak berharap itu terjadi di negara kita. Maka dari itu, kita terus mengadakan pencegahan dan melakukan koordinasi," katanya.
Sebelumnya, BSSN mencatat sepanjang Januari hingga Juni 2018 terdapat 143,4 juta serangan siber. Kepala BSSN Djoko Setiadi menyebutkan frekuensi serangan itu bakal terus meningkat jelang Pemilu 2019.
(ctr/pmg)
"Kita melakukan komunikasi melalui internet service provider seperti Telkom, Biznet serta provider medsos seperti Facebook dan Twitter yang berpotensi ada ancaman siber," kata Asep di Jakarta, Kamis (22/11).
Asep mengatakan bakal banyak informasi palsu alias hoaks yang berterbaran jelang pemilu. Karena itu, penguatan pertahanan dari siber perlu dilakukan bersama-sama dengan Kominfo, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selanjutnya strategi pemerintah adalah mengamankan infrastruktur di bidang teknologi dan informasi yang digunakan dalam pemilu. Bakal ada kegiatan sweeping dan pengawasan di seluruh server yang digunakan pemerintah.
"Kami juga melakukan kolaborasi dengan kementerian lembaga terkait dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan upaya, strategi, langkah mewujudkan siber yang aman," katanya.
"Serangan siber mereka diretas dan bisa menembus central election. Bahkan berhasil memanipulasi hasil data," ujarnya.
Ada pula bentuk serangan siber yang menggelontorkan data untuk menjatuhkan salah satu pasangan calon di pemilihan umum. Data itu disebarluaskan ke media sosial dan mampu menggiring opini publik.
"Tentu kita tidak berharap itu terjadi di negara kita. Maka dari itu, kita terus mengadakan pencegahan dan melakukan koordinasi," katanya.
Sebelumnya, BSSN mencatat sepanjang Januari hingga Juni 2018 terdapat 143,4 juta serangan siber. Kepala BSSN Djoko Setiadi menyebutkan frekuensi serangan itu bakal terus meningkat jelang Pemilu 2019.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK