Minta PPP Ubah Logo, GNPF Disebut Tak Paham Perjuangan Ulama

CNN Indonesia | Sabtu, 24/11/2018 01:41 WIB
Minta PPP Ubah Logo, GNPF Disebut Tak Paham Perjuangan Ulama Ketua Umum PPP Romahurmuziy, di Jakarta, beberapa waktu lalu. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyebut Ketua Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) Ulama Yusuf Muhammad Martak tak paham sejarah perjuangan para ulama karena meminta penggantian lambang partainya yang berupa kakbah.

"Yusuf Martak pernah di PPP tidak ya? Mengerti tidak soal sejarah PPP? Pembentukan PPP seperti apa? Dan tahu tidak lambang PPP adalah hasil istikharah para ulama?" kata Ketua DPP PPP Lena Maryama Mukti saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (23/11).

"Jelas sekali beliau [Yusuf Martak] tidak paham sejarah perjuangan ulama dan PPP," tambah dia.


Lena mengatakan alasan penghapusan gambar kakbah karena masalah internal PPP tidak masuk akal. Pasalnya, pemerintah hanya mengakui kepengurusan PPP di bawah Muhammad Romahurmuziy alias Romi. Selain itu, PPP juga sudah menempuh muktamar islah beberapa waktu lalu.

"Tahun 2016 sudah muktamar islah. Semua pendukung sudah di posisi Rommahurmuziy karena kepengurusan muktamar islah sudah disusun dan terdiri dari kedua belah kubu," jelas dia.

Lena, yang juga Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf itu, malah mempertanyakan legalitas gerbong Muktamar Jakarta di bawah pimpinan Humphrey Djemat.

Ketua GNPF Ulama Yusuf Muhammad Martak, di Jakarta, Senin (12/3).Ketua GNPF Ulama Yusuf Muhammad Martak, di Jakarta, Senin (12/3). (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)
"Kami sudah firm, kami mendukung capres yang ada ulamanya, yaitu Kiyai Ma'ruf Amin," cetusnya.

Sebelumnya, Ketua GNPF Yusuf Muhammad Martak Ulama meminta PPP untuk menghapus lambang kakbah dari bendera mereka. Sebab, ia takut simbol umat Islam ternodai oleh masalah internal PPP.

"Kami sampaikan ke Romi [Ketua Umum PPP], kalau bisa tolong dong, kalau bisa diganti deh kakbahnya karena itu kiblat umat Islam yang Anda pakai buat gontok-gontokan dua kelompok dalam satu organisasi," ujar dia, dalam diskusi "Mengakhiri Polemik Partai Bendera", di Jakarta, Jumat (23/11).

Yusuf mengatakan penggunaan kakbah pada bendera PPP juga berpotensi memicu masalah yang sama dengan polemik bendera tauhid. Baginya, lebih baik tidak ada yang menggunakan simbol-simbol Islam untuk atribut golongan.

"Bendera itu sebenarnya, kalau mau jujur saya setuju kalimat tauhid tidak boleh dipakai ormas, ini rawan," ucap Yusuf.

"Seandainya melihat pengalaman bendera tauhid, PPP bisa mempertimbangkan mengganti dengan lambang lainnya," tambah dia.

Ketua Umum PPP versi muktamar Jakarta Humphrey Djemat, di Jakarta, Kamis (15/11).Ketua Umum PPP versi muktamar Jakarta Humphrey Djemat, di Jakarta, Kamis (15/11). (CNN Indonesia/Ramadhan Rizki Saputra)
Seperti diketahui, perpecahan di PPP sempat terjadi antara kubu kepengurusan Romi dengan kubu PPP hasil muktamar Jakarta dengan ketua umumnya Djan Faridz. Kasus ini dibawa ke tingkat pengadilan terakhir. Kubu Romi pun dinyatakan sah sebagai kepengurusan yang sah.

Namun, polemik perpecahan PPP kembali terungkap ke publik usai kubu Muktamar Jakarta, yang kali ini dipimpin Humphrey Djemat, mendeklarasikan dukungan ke Prabowo Subianto, Jumat (16/11). Sementara, PPP Romahurmuziy sejak lama mendukung Joko Widodo.

(dhf)