Korupsi Dana Kemah, Polisi Bakal Periksa Pejabat Kemenpora

CNN Indonesia | Minggu, 25/11/2018 04:17 WIB
Korupsi Dana Kemah, Polisi Bakal Periksa Pejabat Kemenpora Ilustrasi perkemahan. (Haryanto Tri Wibowo).
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bakal memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) pekan depan. Pemeriksaan ini terkait dugaan penyimpangan dana kegiatan kemah dan apel Pemuda Islam tahun 2017.

"Minggu depan kita mau periksa PPK," ujar Kasubdit Tipikor Diretkrimsus Polda Metro Jaya AKBP Bhakti Suhendarwan di Mapolda Metro Jaya, Jumat (23/11) malam.

Dalam kegiatan kemah dan apel Pemuda Islam tahun 2017 Kemenpora menggelontorkan anggaran sejumlah Rp5 miliar untuk GP Ansor dan PP Pemuda Muhammadiyah. Anggaran itu kemudian dibagi untuk dua proposal yakni sebesar Rp3 miliar dan Rp2 miliar.


"Untuk kegiatan itu nilai anggaran Rp5 miliar. Dibagi jadi 2 proposal. Satu proposal itu ada yang Rp2 miliar, ada yang Rp3 miliar. GP Ansor kemarin sudah terklarifikasi, kita cek di Kemenpora segala macam," ujar Bhakti.


Selain PPK Kemenpora, pihaknya juga bakal memanggil GP Ansor untuk kembali menyelidiki kasus dugaan penyelewengan dana ini.

"Semua akan kami panggil. Satu persatu ya," ucapnya.

Pada Jumat (23/11) kemarin Polda Metro Jaya juga telah memanggil Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak dan Ketua PP Muhammadiyah Ahmad Fanani. Keduanya diperiksa sebagai saksis selama kurang lebih tujuh jam.

Sebelum pemeriksaan terhadap Dahnil, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sudah memanggil tiga saksi untuk diperiksa pada Senin (19/11). Mereka adalah Ahmad Fanani selaku ketua kegiatan dari Pemuda Muhammadiyah, Abdul Latif dari Kemenpora, dan Safarudin selaku ketua kegiatan dari GP Ansor. Dari tiga orang yang dipanggil hanya Fanani yang tidak memenuhi panggilan.


Dahnil sendiri telah rampung memberikan keterangan pada hari ini. Kepada wartawan, Dahnil menyebut pemeriksaannya merupakan konsekuensi karena dirinya kerap mengkritik pemerintah.

"Yang jelas saya sejak awal paham betul konsekuensi dari sikap saya mengkritisi pemerintah kemudian bersikap terhadap pemerintah," ujar Dahnil di Diretkrimsus Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (23/11). (sah/osc)