Tim Jokowi soal Seruan Rizieq: Dia Saja Bermasalah Hukum

CNN Indonesia | Selasa, 04/12/2018 01:43 WIB
Tim Jokowi soal Seruan Rizieq: Dia Saja Bermasalah Hukum Ketua DPP PKB, Jazilul Fawaid. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto).
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Jazilul Fawaid menilai aneh seruan Rizieq Shihab di acara reuni alumni 212 yang mengharamkan memilih capres yang didukung partai penista agama. Sebab pentolan Front Pembela Islam (FPI) tersebut justru sedang bermasalah dengan hukum.

"Lah yang ngomong itu bermasalah hukum, kan repot," ucap Jazilul di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (3/12).

Rizieq melalui rekaman video dalam reuni alumni 212 di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (2/12), menyerukan haram memilih capres dan caleg yang didukung partai penista agama. Rizieq meminta umat Islam meneruskan amanat perjuangan dalam Pilpres dan Pileg 2019.



Jazilul menegaskan seruan itu tak akan berdampak pada kubu Jokowi-Ma'ruf menyambut gelaran Pilpres 2019. Mengingat, status penista agama hanya bisa diputuskan melalui pengadilan.

"Partai mana yang menista agama? Apa kategorinya? Partai atau seseorang yang bermasalah dengan hukum ya ditentukan pengadilan," ucap Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Terkait acara reuni alumni 212 sendiri, Jazilul menilai kegiatan itu lebih bernuansa politis ketimbang acara saling lepas rindu. Meski demikian, ia menegaskan acara ini juga tak berdampak bagi Jokowi di Pilpres 2019 mendatang.

"Itu aksi biasa, tuntutannya juga tidak jelas kok. Hanya orang kumpul-kumpul reuni. Apa agenda reuni? Yang saya tahu reuni itu kangen-kangenan, bukan agenda politik," ujar Jazilul.


Menurutnya, acara ini terlampau cair dan menjadi ramai diperbincangkan karena turut memberikan ruang bagi orang yang bukan politikus memberikan pernyataan politik. Padahal, perjuangan politik telah memiliki koridornya sendiri dan bukan sekadar orasi di lapangan.

Ia pun menegaskan bahwa aksi-aksi di lapangan seperti gelaran reuni alumni 212 belum tentu mempengaruhi sikap politik masyarakat dalam pilpres dan pileg tahun depan.

"Patut diingat, aksi di lapangan belum tentu berpengaruh pada sikap politik, bisa-bisa negatif. Apalagi kalau aksi tiap hari, pasti orang Jakarta kurang simpatik," ujar Jazilul. (dna/osc)