Surabaya Disarankan Terapkan Ganjil Genap Sebelum Terlambat

CNN Indonesia | Selasa, 04/12/2018 09:25 WIB
Surabaya Disarankan Terapkan Ganjil Genap Sebelum Terlambat Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabotabek (BPTJ) Bambang Prihartono, di Tangerang Selatan, Senin (16/4). (CNN Indonesia/Fachri Fachrudin)
Surabaya, CNN Indonesia -- Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menyarankan Kota Surabaya, Jawa Timur, untuk segera menerapkan kebijakan aturan ganjil genap agar tak terlambat mengatasi kemacetan.

"Kita ketahui bahwa di Jabodetabek kita relatif terlambat [dalam mengatasi kemacetan]. Oleh karena itu saya mengimbau ingin membantu Kota Surabaya, kami siap membantu Pak Kadishub untuk menata transportasi di Surabaya," kata Kepala BPTJ Bambang Prihartono, di Surabaya, Senin (3/12).

Ia mengklaim penerapan kebijakan ganjil genap di Jabodetabek cukup efektif. Misalnya saja saat Asian Games berlangsung, pihaknya hanya perlu 30 menit untuk mengantar atlet dari satu tempat ke tempat lain.


"Itu sudah dilakukan jauh sebelum Asian Games itu di jalan tol. Suksesnya adalah kita berhasil mengantarkan para atlet, para official dari venue-venue tidak lebih dari 30 menit," ucap Bambang.

Tak hanya itu, penerapan ganjil genap di Jabodetabek juga berhasil mengurangi kerugian materi akibat kemacetan.

"Kita enggak boleh nunggu lama-lama, karena dampaknya luar biasa. Tadi kami menghitung bahkan kerugian di Jabodetabek itu mencapai Rp100 triliun per tahun. Bayangin kalau uang Rp100 triliun per tahun dibuat untuk LRT itu 4 koridor," kata Bambang.

Sosialisasi ganjil genap di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Senin (23/4).Sosialisasi ganjil genap di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Senin (23/4). (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)
Selain Surabaya, Bambang mengatakan pihaknya kini mulai memberi infomasi dan pengalaman penerapan kebijakan ganjil genap kepada empat kota besar di Indonesia lainnya, yakni Medan, Denpasar, Bandung, dan Makassar.

"Karena itu keberhasilan-keberhasilan itu kami harus juga sampaikan kepada lima kota besar di luar Jabodetabek. Kami hari ini hadir di Surabaya, oleh karena itu di Surabaya ini kami perlu menyampaikan sharing informasi dan pengalaman," ujar Bambang.

Bambang pun berharap, Surabaya dan daerah metropolitan Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan) bisa segera mengadopsi kebijakan itu agar Surabaya tak terlambat dalam menangani permasalahan kemacetan yang kompleks seperti Jabodetabek.

"Selain itu juga menyampaikan harapan kami supaya di Kota Surabaya dengan Gerbangkertosusila-nya sudah mulai menata," kata Bambang.

Namun, Bambang mengembalikan kebijakan ini ke daerah masing-masing. Apakah setiap daerah sudah siap untuk menerapkan, apa belum.

"Jadi kewenangan itu adalah kewenangan daerah, tapi kami wajib untuk menyampaikan, mengimbau untuk mengatur itu. Jangan nanti perkembangan kota ini terlambat, nanti apa gunanya kalau Jabodetabek maju Surabaya tidak maju," kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Jatim Fattah Jasin menegaskan penerapan kebijakan ganjil genap di Surabaya dan Gerbangkertosusila baru sebatas wacana.

Kondisi lalu lintas di salah satu jalan di Surabaya.Kondisi lalu lintas di salah satu jalan di Surabaya. (CNN Indonesia/Farid Miftah Rahman)
"Sebetulnya pada hari ini masih wacana dan masih perlu dikaji ulang," katanya, saat terkait dengan Seminar Penerapan Kebijakan Ganjil Genap di Hotel Mercure, Surabaya, Senin (3/12).

"Sebenarnya saya dan teman-teman Dishub tidak punya inisiatif untuk melakukan kebijakan ganjil genap," kata dia.

Fattah menyebut pihaknya hanya melanjutkan surat dari Menteri Perhubungan. Yang menyatakan jika di kabupaten atau kota, kebijakan ini harus mulai, sebagai langkah mengantisipasi kemacetan.

(frd/arh)