Mendagri Sebut Ongkos Jadi Anggota DPR Bisa Capai Rp43 Miliar

CNN Indonesia | Selasa, 04/12/2018 15:00 WIB
Mendagri Sebut Ongkos Jadi Anggota DPR Bisa Capai Rp43 Miliar Mendagri Tjahjo Kumolo buka-bukaan soal mahalnya politik di Indonesia. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengakui ongkos politik untuk menuju Senayan memang mahal. Tjahjo membeberkan hal itu berdasarkan pengalamannya menjadi pengurus partai.

"Saya pengalaman sekjen partai, ada yang cukup Rp300 juta untuk menjadi anggota DPR, ada yang butuh Rp43 miliar untuk mendapat satu kursi," kata Tjahjo dalam konferensi pers Hari Antikorupsi Sedunia di Hotel Bidakara, Selasa (4/12).


Tjahjo mengaku angka-angka itulah yang menjadi taksiran para calon anggota legislatif harus merogoh koceknya. Terlepas dari itu, Tjahjo mengaku tangan pemerintah terbatas untuk memberantas racun demokrasi.


Ia menjelaskan, racun demokrasi yang dimaksud adalah politik uang dalam proses pemilihan pejabat daerah, anggota DPR, hingga presiden dan wakil presiden.

"Tangan pemerintah seperti saya ini terbatas menyangkut politik uang dalam proses memilih seorang kepala daerah, DPR, DPD, sampai capres cawapres," ucap Tjahjo.

Ia mengatakan kewenangan penuh untuk memberantas racun demokrasi itu adalah milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasalnya, ucap Tjahjo, langkah-langkah untuk memerangi racun demokrasi diinisiasi oleh KPK.


Menteri dari PDIP ini menjelaskan dengan memberantas racun demokrasi niscaya konsolidasi demokrasi dan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien dapat terwujud.

"Kita menganut sistem pemerintahan presidensil yanh multipartai untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi dan sistem pemerintah yang efektif efisien. Salah satu langkah-langkah inilah yang diinisiasi KPK: memangkas, memerangi, racun demokrasi," ucapnya.

Selain itu, untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi yang ideal, benalu demokrasi juga perlu untuk diberantas. Menurutnya partai politik lah yang mempunyai kewenangan penuh untuk memberantas hal tersebut.


"Dari tahap benalu politiknya itu kewenangan parpol yang pemerintah dan KPK tidak bisa ikut campur, rekrutmennya kaderisasi masing-masing partai punya anggaran dasar anggaran rumah tangga," papar Tjahjo.

Lebih lanjut, Tjahjo menjelaskan, masih terdapatnya racun dan benalu demokrasi ini lantaran politik di Indonesia masih berbiaya tinggi. (sah/ain)