PSI Minta DPR Transparan Soal Data Anggaran Kunker dan Reses

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menuntut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk bersikap transparan dalam penggunaan anggaran. Hal itu disampaikan ketika belasan caleg PSI menyambangi Gedung DPR untuk memasukan surat terkait permintaan data penggunaan anggaran DPR.

Politisi PSI Mikhail Gorbachev mengatakan pihaknya ingin mengetahui secara rinci penggunaan anggaran DPR, terutama anggaran kunjungan kerja dan reses. Permintaan data itu, kata dia, diperlukan mengingat kinerja DPR hingga penghujung tahun 2018 sangat buruk.

"Kami ke sini dalam rangka mendorong transparansi DPR. Sebenarnya sudah bagus kami bisa dapat dari online, tapi misalnya dana kunker, reses, itu tidak ada datanya," ujar Mikhail di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (7/12).

Mikhail mengklaim permintaan data anggaran juga bentuk keseriusan PSI untuk melakukan perubahan di DPR. PSI bahkan membentuk 'tim bersih-bersih DPR' yang beranggotakan para caleg PSI.

Lihat juga: PSI Usul 'Korupsi Orba' Jadi Materi Debat Capres-Cawapres

Data anggaran itu, Mikhail mengaku akan diteliti oleh PSI. Ia berjanji akan menyampaikan ke publik jika PSI menemukan kejanggalan penggunaan anggaran oleh anggota DPR.

"Dengan membuka penggunaan anggaran secara transparan, kita akan memberikan pendidikan politik yang baik untuk rakyat," ujarnya.

Politisi PSI lainnya, Sigit Widodo menyatakan buruknya kinerja DPR terlihat dari minimnya Rancangan Undang-Undang yang disahkan. Dari data yang dimilikinya, Sigit menyebut DPR hanya mampu mengesahkan empat dari 50 RUU Prolegnas.

Buruknya kerja legislasi DPR, kata dia, tidak sejalan dengan peningkatan anggaran yang bersumber dari APBN.

"Pada tahun 2017 hanya tujuh dari 47 RUU. Padahal anggaran DPR tiap tahun melonjak dari Rp4,2 triliun menjadi Rp5,7 triliun," ujar Sigit.

Lihat juga: PSI Sebut Pelantikan Andika Murni Profesionalisme

Lebih dari itu, Sigit menyebut masyarakat dapat menilai kinerja para wakil rakyat yang sebnarnya lewat data anggaran. Sebab, ia berkata DPR selama ini selalu berkilah penghematan anggaran menjadi penyebab minimnya kualitas kerja.

"Selama ini banyak anggota DPR yang mencoba berkilah soal inefisiensi ini. Dengan dibukanya penggunaan anggaran secara transparan, rakyat bisa menilai sendiri apakah DPR kita sudah bekerja secara efisien atau belum," ujarnya. (jps/osc)