Pekerja Konstruksi Persoalkan KPK yang Kerap OTT

Jakarta, CNN Indonesia -- Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesa (Gapensi) mempertanyakan Komisi Pemberantasan Korupsi yang kerap melakukan operasi tangkap tangan atau OTT ketimbang melakukan pendekatan di bidang pencegahan korupsi.

Sekretaris Jenderal Gapensi Andi Rukman N. Karumpa menduga KPK lebih senang melakukan OTT lantaran pemberitaannya lebih seksi.

"Teman-teman pelaku konstruksi merasa bahwa pemberitaan OTT jauh lebih seksi dari pada pencegahannya," ujar Andi di kawasan Taman Suropati, Jakarta Pusat, Minggu (9/12).

Lihat juga: Kronologi OTT Hakim PN Jaksel Terkait Suap Perkara Perdata

Andi berharap KPK tidak hanya berfokus pada penindakannya saja, tetapi juga pada pencegahan korupsi. KPK diharapkan hadir dalam pencegahan korupsi mulai dari hulu hingga ke hilir.

"Tapi setiap hari ada OTT. Menurut saya, jangan mengejar OTT mulu. Di mana kira-kira sosialisasi (pencegahan) itu karena ada kehadiran KPK? Di KPK bagaimana pencegahannya," kata dia.

Menanggapi hal itu Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief menyatakan pihaknya sudah melakukan langkah pencegahan. Bahkan, anggaran untuk pencegahan di lembaga antirasuah itu sudah lebih besar ketimbang penindakan.

"Di KPK itu kewenangan ada lima. Koordinasi, supervisi, monitoring, pencegahan, baru penindakan. Uang yang dipakai untuk penindakan itu jauh lebih sedikit dibanding uang untuk pencegahan. Jumlah pegawainya pun lebih banyak di pencegahan dibanding penindakan," kata Laode.

Lihat juga: Kaget Terkena OTT KPK, Kotjo Mengaku Baru Tahu Larangan Suap

Bahkan, dalam upaya pencegahan korupsi, KPK telah bekerjasama dengan sejumlah pemangku kepentingan seperti Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Gapensi, hingga organisasi keagamaan.

"Kemarin kita juga sudah luncurkan panduan dunia usaha untuk pencegahan korupsi. Karena sekarang kami sudah menindak bukan cuma orang, juga perusahaan," ucapnya.

KPK sepanjang tahun 2018 tercatat setidaknya telah melakukan 22 kali OTT di beberapa daerah. Dari rangkaian OTT tersebut, setidaknya ada 78 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam beragam kasus.

OTT yang dilakukan oleh KPK di antaranya banyak melibatkan pejabat legislatif dan kepala daerah. Sejak 2012, sebanyak 34 kepala daerah tercatat ikut terjaring dalam aksi OTT yang dilakukan oleh KPK. (sah/gil)