Jokowi Sebut Keluarga PKH Bisa Terima Rp6 Juta Tiap Tahun

CNN Indonesia | Kamis, 13/12/2018 15:08 WIB
Jokowi Sebut Keluarga PKH Bisa Terima Rp6 Juta Tiap Tahun Presiden Joko Widodo. (CNN Indonesia/Christie Stefanie).
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menyatakan skema penyerahan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun depan akan berbeda dari tahun ini. Jumlah dana PKH kepada setiap Keluarga penerima manfaat (KPM) pun juga diperkirakan akan berbeda-beda, bahkan ada yang bisa dapat sampai Rp6 juta tiap tahunnya.

"Yang punya (anak) SD sederajat ada tambahan Rp900 ribu, SMP tambahan Rp1,5 juta, SMA/SMK Rp2 juta. Gede banget ini. Mungkin nanti ada yang dapat Rp4 juta-Rp6 juta (setiap tahun)," kata Jokowi di Istana Negara, Kamis (13/12).

Sebelumnya, seluruh KPM menerima PKH dengan besaran yang sama yakni Rp1.890 juta. Anggaran itu diberikan dalam bentuk tabungan dan bisa dicairkan empat kali dalam setahun dengan besaran maksimal Rp500 ribu tiga kali dan Rp390 ribu.


Namun, tahun depan besaran PKH yang diterima setiap KPM bakal tergantung pada komponen setiap keluarga. Pemerintah mengelompokkannya menjadi enam komponen yakni balita atau ibu hamil, lansia, disabilitas, siswa SD, siswa SMP, dan siswa SMA/K.


Hal serupa disampaikan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita. Ia menyatakan mulai tahun depan bantuan pokok PKH sekitar Rp550 ribu untuk reguler dan Rp1 juta bagi penerima di wilayah berakses sulit.

Angka itu kemudian bisa bertambah menyesuaikan situasi masing-masing keluarga. Agus mencontohkan KPM dengan ibu hamil bisa menerima tambahan Rp2,4 juta. Namun, pemerintah membatasi setiap keluarga hanya bisa menerima tambahan empat komponen indeks.

"Misalnya komponen pertama ada ibu hamil, lansia, disabilitas, dan anak SD. Nah empat. Kalau ada anak SMA itu tidak akan kita tambah. Kami sudah hitung, angka maksimalnya total bisa Rp9 juta per tahun setiap KPM," kata Agus.

Sementara itu, bagi KPM yang tidak memiliki satu komponen apaapun dalam keluarganya tak bisa menerima bantuan PKH. Menurutnya, kelompok masyarakat seperti itu bisa menerima bantuan sosial lainnya.

Agus menekankan peran pendamping PKH akan semakin signifikan dan krusial ketika besaran dana tak lagi flat bagi seluruh KPM. Pendamping juga harus memastikan PKH bisa tepat sasaran seperti memastikan tak ada lagi stunting dan mengentaskan kemiskinan.

"Karena pendamping yang bisa memastikan bersama dengan pemerintah daerah sampai kepala desa melakukan verifikasi dan validasi (verivali) setiap KPM yang ada," ucap Politikus Partai Golkar ini. (chri/osc)