DPD Curiga Pembunuhan di Nduga Akibat Kecemburuan Sosial
CNN Indonesia
Sabtu, 08 Des 2018 22:31 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Papua, Mervin Sadipun Komber menduga faktor kecemburuan sosial menjadi salah satu motif pembunuhan para pekerja proyek Trans Papua, di Kabupaten Nduga. Menurut dia, hal itu lantaran pembangunan tidak melibatkan warga setempat.
"Pemerintah dalam hal ini kementerian PUPR harus secara jernih melihat karena pekerjaan proyek yang terjadi di pedalaman Papua dan hampir semua pekerjaanya itu adalah bukan orang lokal. Ini juga menjadi catatan kritis untuk Kementerian PUPR," ujar Mervin, di Bali, Sabtu (8/12).
Mervin mencontohkan seluruh balai-balai di lingkungan Kementerian PU di Papua bukan diisi orang tertentu yang bukan berasal dari Papua. Sehingga, ia menduga hal itu dapat menimbulkan kecemburuan sosial sejumlah warga asli Papua.
"Jadi dugaan-dugaan itu semua ada. Tapi yang paling inti saya mau bilang ini hendaklah menjadi catatan Kementerian PUPR. Rombak itu, ubah itu, ini baru catatan dari masyarakat," ujarnya.
Ia pun berpendapat korban tidak akan banyak terjadi jika ada orang lokal yang menjadi pekerja proyek di Nduga, Papua, saat itu.
"Misalkan kalau ada orang lokal, saya yakin kejadian tidak sampai menimbulkan korban begitu banyak. Jadi Kementerian PUPR harus turut menjelaskan itu ke kami," ujar Mervin.
Desak Pembentukan TPF
Mervin juga mendesak Presiden Joko Widodo segera membentuk Tim Pencari Fakta (TPF), untuk menyelidiki kasus pembunuhan para pekerja proyek di Kabupaten Nduga. Menurutnya, TPF diperlukan untuk mencari tahu dalang di balik kejadian tersebut.
"Saya meminta Presiden untuk membentuk Tim Pencari Faktar terhadap kasus Nduga ini," ujar Mervin.
Mervin mengatakan kepastian siapa dalang di balik kejadian itu penting untuk mencegah timbulnya permasalahan baru di kemudian hari, termasuk untuk melindungi warga Papua dari cap separatisme. Sebab, ia melihat saat ini ada dua pihak yang diduga berada di balik kejadian tersebut, Kelompok Kriminal Bersenjata dan Organisasi Papua Merdeka.
"Jadi jangan sampai mencari siapa penyebabnya itu tidak lagi membuat keresahan baru atau tidak membuat orang lokal itu kemudian menjadi korban atas itu. Jadi menurut saya presiden membentuk TPF," ujarnya.
Sebagai warga asli Papua, ia mengaku terkejut lantaran peristiwa tersebut memakan banyak korban jiwa. Bahkan, ia mengaku semakin miris mendengar ada korban yang meninggal meski sempat melarikan diri.
Baginya, ia melihat pembunuhan itu sudah masuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia.
(jps/ayp)
"Pemerintah dalam hal ini kementerian PUPR harus secara jernih melihat karena pekerjaan proyek yang terjadi di pedalaman Papua dan hampir semua pekerjaanya itu adalah bukan orang lokal. Ini juga menjadi catatan kritis untuk Kementerian PUPR," ujar Mervin, di Bali, Sabtu (8/12).
Mervin mencontohkan seluruh balai-balai di lingkungan Kementerian PU di Papua bukan diisi orang tertentu yang bukan berasal dari Papua. Sehingga, ia menduga hal itu dapat menimbulkan kecemburuan sosial sejumlah warga asli Papua.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi dugaan-dugaan itu semua ada. Tapi yang paling inti saya mau bilang ini hendaklah menjadi catatan Kementerian PUPR. Rombak itu, ubah itu, ini baru catatan dari masyarakat," ujarnya.
Ia pun berpendapat korban tidak akan banyak terjadi jika ada orang lokal yang menjadi pekerja proyek di Nduga, Papua, saat itu.
Desak Pembentukan TPF
Mervin juga mendesak Presiden Joko Widodo segera membentuk Tim Pencari Fakta (TPF), untuk menyelidiki kasus pembunuhan para pekerja proyek di Kabupaten Nduga. Menurutnya, TPF diperlukan untuk mencari tahu dalang di balik kejadian tersebut.
"Saya meminta Presiden untuk membentuk Tim Pencari Faktar terhadap kasus Nduga ini," ujar Mervin.
Mervin mengatakan kepastian siapa dalang di balik kejadian itu penting untuk mencegah timbulnya permasalahan baru di kemudian hari, termasuk untuk melindungi warga Papua dari cap separatisme. Sebab, ia melihat saat ini ada dua pihak yang diduga berada di balik kejadian tersebut, Kelompok Kriminal Bersenjata dan Organisasi Papua Merdeka.
"Jadi jangan sampai mencari siapa penyebabnya itu tidak lagi membuat keresahan baru atau tidak membuat orang lokal itu kemudian menjadi korban atas itu. Jadi menurut saya presiden membentuk TPF," ujarnya.
Sebagai warga asli Papua, ia mengaku terkejut lantaran peristiwa tersebut memakan banyak korban jiwa. Bahkan, ia mengaku semakin miris mendengar ada korban yang meninggal meski sempat melarikan diri.
Baginya, ia melihat pembunuhan itu sudah masuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK