PERISKOP 2019
Tahun Politik dan Tensi Panas 2019
CNN Indonesia
Kamis, 27 Des 2018 15:09 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemilihan presiden dan wakil presiden tak lama lagi akan digelar. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menentukan ajang lima tahunan itu akan digelar sekitar empat bulan lagi, atau pada 17 April 2019.
Dua pasang kandidat telah ditetapkan oleh KPU untuk berpartisipasi pada ajang Pilpres kali ini, yakni pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Koalisi-koalisi partai politik telah terbentuk untuk bersama-sama mengusung kedua pasangan calon tersebut. Tujuannya satu, memenangkan calon yang diusung pada Pilpres 2019.
Berstatus sebagai petahana, Jokowi tak mengalami kesulitan berarti untuk membentuk koalisi. Bersama Ma'ruf, Jokowi disokong oleh sembilan mesin parpol yang melebur dalam identitas Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Mereka diantaranya PDIP, PKB, Golkar, Perindo, NasDem, Hanura, PKPI, PSI, dan PPP.
Sedangkan pesaingnya, Prabowo-Sandiaga didukung oleh lima parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil dan Makmur. Mereka diantaranya Partai Gerindra, Demokrat, PKS, PAN Partai Berkarya.
Persaingan antara kedua kubu mulai nampak memanas. Saling serang melalui serangan 'udara' atau melalui media massa maupun serangan 'darat' acap kali terjadi belakangan ini.
Kampanye hitam atau black campaign kerap ditemukan. Mulai dari isu situs skandal Sandiaga Uno dan uang berstempel Prabowo merupakan cotoh kecil kampanye hitam yang diterima oleh kubu Prabowo-Sandiaga belakangan ini.
Tak hanya itu, Jokowi sebagai petahana juga masih dirundung isu PKI yang tak kunjung tuntas sampai saat ini. Belakangan bahkan ditemukan spanduk bertuliskan #JokowiBersamaPKI di kawasan Tanah Abang, Jakarta.
Peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Wasisto Raharjo Jati memperkirakan jalannya kampanye di tahun 2019 akan semakin panas ketimbang di tahun 2018.
Salah satu indikatornya adalah penyebaran kampanye hitam dan penyebaran isu yang bernuansa suku, agama, ras (SARA) tetap akan terjadi di kampanye Pilpres tahun depan.
"Saya lihat sebenarnya yang nanti akan makin panas dan membesar di tahun 2019 itu permainan isu. Baik soal isu politik identitas seperti SARA maupun yang remeh temeh seperti black campaign akan makin masif," kata Wasisto saat dihubungi CNNIndonesia.com.
Wasis mengatakan penggunaan strategi itu masih laku karena dinilai ampuh untuk meraih simpati masyarakat. Ia menganggap isu itu sangat mudah untuk mengeksploitasi bahkan mengubah perilaku pemilih masyarakat.
"Jadi memang isu yang sifatnya trivial atau remeh temeh yang enggak esensial itu bakal digoreng terus sebagai black campaign, itu bisa menjangkau banyak orang dan digunakan masing-masing kubu untuk menyerang satu sama lain," kata dia.
Wasis berpendapat isu SARA dan kampanye hitam tak serta merta hilang meski kedua kandidat telah menandatangani deklarasi kampanye damai pada akhir September lalu.
Terlebih lagi, kata dia, masing-masing kandidat belum memiliki program kerja yang jelas untuk ditawarkan kepada masyarakat dalam kampanye kali ini.
"Belum ada program yang riil untuk ditawarkan ke masyarakat. Kondisi ini rentan terjadi kampanye hitam dan isu SARA yang bermain ketimbang aru program," kata dia.
Selain itu, Wasis turut menilai kedua pasangan kandidat tak serta merta mampu mengontrol sepenuhnya isu tersebut. Sebab, kinerja mesin pemenangan di ranah bawah atau grassroots tak akan dengan mudah untuk di kontrol agar tak memainkan isu tersebut.
"Kalau masyarakat dikompori terus isu SARA seperti itu ya akan laku juga. Saya lihat ke depan bagaimana masyarakat untuk tak merespon itu," kata dia.
Lebih lanjut, Wasis memprediksi isu SARA dapat mudah digulirkan di wilayah dengan karakter masyarakat kelas menengah ke bawah dan memiliki kadar sensitifitas cukup tinggi soal isu agama dan etnis.
Ia lantas menyebut terdapat enam provinsi yang rawan terjadinya konflik horizontal akibat penggunaan isu SARA di Pilpres 2019. Diantaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat, Riau, Papua dan Maluku.
"Jakarta, Jabar, terus Sumbar, Riau agak rentan dengan isu seperti ini, mereka kan basis Islam ya, kuat unsur religiusitasnya. Lalu Papua dan Maluku kuat etnisitas dan rasnya," kata dia.
Dua pasang kandidat telah ditetapkan oleh KPU untuk berpartisipasi pada ajang Pilpres kali ini, yakni pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Koalisi-koalisi partai politik telah terbentuk untuk bersama-sama mengusung kedua pasangan calon tersebut. Tujuannya satu, memenangkan calon yang diusung pada Pilpres 2019.
Berstatus sebagai petahana, Jokowi tak mengalami kesulitan berarti untuk membentuk koalisi. Bersama Ma'ruf, Jokowi disokong oleh sembilan mesin parpol yang melebur dalam identitas Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Mereka diantaranya PDIP, PKB, Golkar, Perindo, NasDem, Hanura, PKPI, PSI, dan PPP.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Persaingan antara kedua kubu mulai nampak memanas. Saling serang melalui serangan 'udara' atau melalui media massa maupun serangan 'darat' acap kali terjadi belakangan ini.
 Kader PDIP sedang melepas poster Jokowi di Jawa Tengah. (CNN Indonesia/Damar Sinuko) |
Tak hanya itu, Jokowi sebagai petahana juga masih dirundung isu PKI yang tak kunjung tuntas sampai saat ini. Belakangan bahkan ditemukan spanduk bertuliskan #JokowiBersamaPKI di kawasan Tanah Abang, Jakarta.
Peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Wasisto Raharjo Jati memperkirakan jalannya kampanye di tahun 2019 akan semakin panas ketimbang di tahun 2018.
Salah satu indikatornya adalah penyebaran kampanye hitam dan penyebaran isu yang bernuansa suku, agama, ras (SARA) tetap akan terjadi di kampanye Pilpres tahun depan.
"Saya lihat sebenarnya yang nanti akan makin panas dan membesar di tahun 2019 itu permainan isu. Baik soal isu politik identitas seperti SARA maupun yang remeh temeh seperti black campaign akan makin masif," kata Wasisto saat dihubungi CNNIndonesia.com.
"Jadi memang isu yang sifatnya trivial atau remeh temeh yang enggak esensial itu bakal digoreng terus sebagai black campaign, itu bisa menjangkau banyak orang dan digunakan masing-masing kubu untuk menyerang satu sama lain," kata dia.
Wasis berpendapat isu SARA dan kampanye hitam tak serta merta hilang meski kedua kandidat telah menandatangani deklarasi kampanye damai pada akhir September lalu.
Terlebih lagi, kata dia, masing-masing kandidat belum memiliki program kerja yang jelas untuk ditawarkan kepada masyarakat dalam kampanye kali ini.
"Belum ada program yang riil untuk ditawarkan ke masyarakat. Kondisi ini rentan terjadi kampanye hitam dan isu SARA yang bermain ketimbang aru program," kata dia.
 Deklarasi REMAJA (Relawan Milenial Jokowi Maruf Amin). (CNN Indonesia/Andry Novelino) |
"Kalau masyarakat dikompori terus isu SARA seperti itu ya akan laku juga. Saya lihat ke depan bagaimana masyarakat untuk tak merespon itu," kata dia.
Lebih lanjut, Wasis memprediksi isu SARA dapat mudah digulirkan di wilayah dengan karakter masyarakat kelas menengah ke bawah dan memiliki kadar sensitifitas cukup tinggi soal isu agama dan etnis.
Ia lantas menyebut terdapat enam provinsi yang rawan terjadinya konflik horizontal akibat penggunaan isu SARA di Pilpres 2019. Diantaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat, Riau, Papua dan Maluku.
"Jakarta, Jabar, terus Sumbar, Riau agak rentan dengan isu seperti ini, mereka kan basis Islam ya, kuat unsur religiusitasnya. Lalu Papua dan Maluku kuat etnisitas dan rasnya," kata dia.
Kutu Loncat di Pilpres 2019
BACA HALAMAN BERIKUTNYA TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK