Mendagri: Banyak Kepala Daerah Kena OTT, Jangan Salahkan Saya

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta semua pihak tak menyalahkannya terkait banyaknya kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhir-akhir ini.

Tjahjo menyebut, saat menerima suap atau gratifikasi yang berujung pada OTT, para kepala daerah itu tak membuat laporan kepadanya. Jadi tindak pidana itu di luar sepengetahuannya.

"Jangan salahkan saya, orang korupsi enggak ada yang lapor saya. Semua media sosial salahkan saya enggak tegas, enggak awasi. Masa 24 jam saya harus awasi," kata Tjahjo di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (26/12).

Lihat juga: KPK Periksa Bupati Pakpak Bharat Terkait Suap Proyek Jalan

Lagi pula kata Tjahjo, selama empat tahun mengemban jabatan sebagai Mendagri, dirinya selalu menyampaikan kepada seluruh kepala daerah tentang integritas dan area rawan korupsi.

Meski begitu Tjahjo menilai, semua kembali pada diri masing-masing kepala daerah.

"Pencapaian rekornya 105 kepala daerah. Belum DPRD. Saya sedih kemarin DPRD Kota Malang habis total," katanya.

Dalam kesempatan itu, Tjahjo kemudian berpesan kepada KPK agar tak melakukan OTT satu persatu.

Lihat juga: KPK Sebut Jumlah OTT Selama 2018 Terbanyak Sepanjang Sejarah

Dia meminta lembaga antirasuah itu melakukan operasi sekaligus agar tak mengganggu jalannya pemerintahan.

"Jambi sudah kena, Sumut dan Malang juga. Saya minta KPK, kalau benar sapu bersih sekaligus saja jangan dicicil," kata Tjahjo

"Jadi tidak ganggu jalannya pemerintahan," kata dia. (tst/osc)