BNPB: Mitigasi Tsunami Terkendala Dana Kurang Sejak 2015

CNN Indonesia | Jumat, 28/12/2018 21:19 WIB
BNPB: Mitigasi Tsunami Terkendala Dana Kurang Sejak 2015 Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menyebut anggaran sosialisasi pengurangan risiko bencana berkurang. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan langkah mitigasi atau sosialisasi pengurangan risiko bencana tsunami terhalang jumlah anggaran yang berkurang sejak 2015.

Sutopo mengatakan hal ini menyebabkan pembangunan sistem peringatan dini, termasuk pendidikan kebencanaan ikut terhenti.

"Ada latihan-latihan pendidikan kebencanaan. Ya, sekarang sudah enggak ada karena memang enggak ada anggaran. Coba kalau ada anggaran semua kegiatan itu dilakukan secara serentak. Ya, sekarang hanya melewati DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)-nya kadang kegiatannya tidak masif," kata Sutopo di Gedung Graha BNPB, Jakarta Timur, Jumat (28/12).



Sutopo menyebutkan hal itu karena menganggap pembangunan kembali sistem peringatan dini yang sempat berjalan pada 2013, sangat penting untuk mengurangi risiko bencana tsunami.

Sistem tersebut tidak hanya terdiri dari pemasangan buoy tapi juga pembangunan shelter dan rambu-rambu untuk evakuasi, pembangunan budaya sadar bencana, dan penerapan peraturan yang berkaitan dengan sistem tersebut. Ia menyebut sistem ini sebagai 'master plan' pengurangan risiko bencana tsunami.

Oleh karena itu, kata Sutopo, sosialisasi terbatas pada kegiataan yang kurang efektif dan lebih sedikit karena hanya bersumber dari APBN dan APBD.


"Ya, akhirnya kegiatannya melekat di kegiatan APBN dan APBD yang sedikit saja. Ada kegiatan sosialisasi tapi mungkin sedikit saja," ujarnya.

BNPB: Mitigasi Tsunami Terhalang Berkurangnya Dana Sejak 2015Warga menerima bantuan di pemukiman yang rusak akibat tsunami di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sumur, Pandeglang, Banten. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Sutopo mengatakan pembangunan sistem tersebut hanya berjalan selama dua tahun yakni 2013 sampai 2014.

BNPB juga sempat mengusulkan untuk melanjutkan kembali upaya pengurangan risiko bencana tsunami tersebut.

Ia mengatakan perlu dana khusus dari pemerintah untuk keperluan 'master plan' tersebut. Hal ini diusulkan setelah terjadi peristiwa bencana tsunami di Selat Sunda.

"Jadi bukan hanya di DIPA tapi tambahan anggaran khusus dari pemerintah yang digunakan untuk keiatan master plan tsunami tadi," ujarnya.


Sutopo sebelumnya mengeluhkan minimnya anggaran yang diterima BNPB. Alih-alih naik, anggaran BNPB justru turun ke depan. Padahal potensi bencana di Indonesia demikian tinggi.

Ia mengatakan anggaran yang diterima BNPB pada 2019 sebesar Rp610 miliar. Padahal anggaran 2018 diterima sebesar Rp746 miliar.

"2019 saja Rp 610 miliar. Ini untuk meng-cover seluruh Indonesia," kata Sutopo di kantor BNPB, Jakarta, Selasa (25/12). (ani/pmg)