Mulai Kerja, Kerja, Kerja Usai Korban Tsunami Berjatuhan

Bimo Wiwoho, CNN Indonesia | Senin, 31/12/2018 15:35 WIB

BMKG dan PVMBG dinilai gagal memberikan peringatan tentang bahaya Gunung Anak Krakatau dan tsunami di Selat Sunda. (Foto: REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Jakarta, CNN Indonesia -- Siapakah yang paling bertanggung jawab atas banyaknya korban akibat tsunami dari Selat Sunda? Siapa yang patut disalahkan?

Jawaban yang paling lumrah berseliweran adalah, "tidak ada yang tahu pasti kapan bencana alam terjadi."

Apabila warga biasa yang mengutarakan hal tersebut saat ini, mungkin tidak akan memantik pertanyaan lanjutan. Beda persoalan jika lembaga sekaliber Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) atau Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) yang bicara demikian. Terbersit pertanyaan-pertanyaan lanjutan.

Misalnya, mengapa BMKG dan PVMBG baru intensif mengabarkan aktivitas Gunung Anak Krakatau beserta prediksi dampak terburuknya usai tsunami terjadi?

Mengapa imbauan menjauh 1 km dari pantai baru diterbitkan beberapa hari usai tsunami?

Lihat juga:

BNPB Pastikan Status Awas Anak Krakatau adalah Hoaks

Perlu dirunut kembali ke belakang, bahwa BMKG tidak memberikan informasi berkala perihal aktivitas Gunung Anak Krakatau sebelum tsunami terjadi. Pula, Tidak ada berita di media tentang imbauan dampak terburuk aktivitas Anak Krakatau dari BMKG.

BMKG hanya memberikan kabar tentang cuaca kurang baik di berbagai wilayah Indonesia melalui akun media sosialnya.

Aktivitas Gunung Anak Krakatau. (Foto: CNN Indonesia/Safir Makki)

Bahkan, BMKG sendiri sempat menyebut tsunami yang menerjang Banten dan Lampung hanya gelombang pasang. Hal itu dinyatakan melalui akun twitter mereka beberapa jam setelah tersiar kabar gelombang pasang air laut menghantam pesisir Banten dan Lampung.

Tak lama kemudian, konten yang diunggah di akun twitternya itu dihapus. Itu berarti BMKG memang tidak memantau aktivitas Anak Krakatau dan implikasinya terhadap air laut Selat Sunda sehingga mengeluarkan pernyataan yang keliru.

BMKG baru intensif mengabarkan aktivitas Gunung Anak Krakatau ketika korban jiwa sudah menumpuk beberapa hari tsunami. Mereka memberikan informasi rutin, baik melalui konferensi pers yang diliput media maupun menyebarkan pengumuman di akun media sosialnya.

Lihat juga:

Khawatir Tsunami Susulan, Warga Bertahan di Gunung Rajabasa

BMKG juga baru menerbitkan imbauan agar warga pesisir Banten dan Lampung menjauh 1 km dari pantai. Menurut mereka, aktivitas vulkanik Anak Krakatau belum berhenti dan bisa berdampak buruk pada air laut Selat Sunda.

BMKG membeberkan semua itu secara rinci di setiap kesempatan. Dengan gagah dan seolah hanya mereka yang memiliki data lengkap berkat berbagai alat pemantau. Namun pertanyaannya, kembali lagi, mengapa baru sekarang dilakukan?

Prinsip Jokowi

Prinsip kerja, kerja, kerja yang digaungkan Presiden Joko Widodo jelas tidak diterapkan BMKG. Bagaimana tidak, lembaga tersebut seolah baru bekerja keras setelah korban sudah banyak berjatuhan.

BMKG harus dikritik keras oleh berbagai pihak atas hal itu. Mengapa? Karena salah satu fungsi BMKG adalah mengkaji dan menyampaikan segala bentuk potensi bencana yang disebabkan dari fenomena alam. Hal itu tersurat dalam laman resmi bmkg.go.id yang berbunyi sebagai berikut.

"Penyampaian informasi dan peringatan dini kepada instansi dan pihak terkait serta masyarakat berkenaan dengan bencana karena faktor meteorologi, klimatologi, dan geofisika."

Geofisika sendiri adalah ilmu tentang sifat-sifat alami bumi mencakup panas, magnetisme, dan sebagainya, serta gejala-gejalanya di aspek meteorologi, oseanografi, seismologi, vulkanologi, magnetisme, dan geodesi.

Gelagat PVMBG tak jauh berbeda dengan BMKG. Mereka tidak pernah memberikan peringatan atas dampak terburuk dari aktivitas Anak Krakatau sebelum tsunami terjadi.

Erupsi Gunung Anak Krakatau. (Foto: ANTARA FOTO/Bisnis Indonesia/Nurul Hidayat)

PVMBG baru buka mulut dan mengabarkan aktivitas gunung api aktif itu beberapa hari setelah tsunami terjadi. Sebelumnya, tidak pernah ada pemaparan hasil pantauan serta imbauan tentang potensi tsunami.

Lihat juga:

BMKG: Gempa Filipina Tak Berpotensi Tsunami di Indonesia

Kinerja PVMBG juga harus dikritisi habis-habisan. PVMBG tidak menjalankan fungsi seperti yang mereka cantumkan sendiri dalam laman resmi vsi.esdm.go.id berikut.

"b. pelaksanaan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemetaan tematik dan analisis risiko bencana geologi, serta peringatan dini aktivitas gunungapi dan potensi gerakan tanah dan pemberian rekomendasi teknis mitigasi bencana geologi.";

"d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemetaan tematik dan analisis risiko bencana geologi, serta peringatan dini aktivitas gunungapi dan potensi gerakan tanah dan pemberian rekomendasi teknis mitigasi bencana geologi."

Pelajaran Berharga

Indonesia adalah negara rawan bencana alam. Sangat aneh jika lembaga-lembaga yang meneliti aktivitas alam tidak bekerja optimal, terutama dalam hal mitigasi.

BMKG dan PVMBG mesti introspeksi. Bencana alam di Palu dan Donggala lalu Selat Sunda harus menjadi bahan pelajaran untuk memperbaiki kinerja. Tugas dan fungsi tidak boleh hanya menjadi omong besar tanpa makna.

Bahkan mungkin diperlukan reformasi di jajaran internal kedua lembaga tersebut. Tentu dalam rangka meningkatkan pencegahan banyak korban akibat bencana alam.

Rutin memberikan informasi tentang cuaca ekstrem memang bukan hal buruk. Tetapi, bukan berarti fenomena alam yang dampaknya lebih buruk jadi boleh diabaikan.

Lihat juga:

PVMBG: Tinggi Anak Krakatau Susut, Potensi Tsunami Mengecil

Di sisi lain, pemerintahan Joko Widodo juga sudah tidak bisa menutup mata. Bencana alam berulang kali terjadi dan berkali-kali pula tindakan mitigasi tidak dilakukan secara maksimal. Akibatnya, korban jiwa banyak berjatuhan.

Prinsip kerja, kerja, kerja mesti ditanamkan sedalam mungkin di benak lingkungan lembaga-lembaga pemantau fenomena alam. (asa)

tsunami selat sunda bmkg gunung anak krakatau banten

LEBIH BANYAK DARI KOLUMNIS