KPU Tegaskan Pemilihan Moderator Debat Kesepakatan TKN-BPN
CNN Indonesia
Senin, 31 Des 2018 19:25 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menegaskan bahwa Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi sudah sepakat Ira Koesno menjadi moderator debat perdana Pilpres 2019.
Sebelumnya, wakil sekjen Partai Demokrat Andi Arief menganggap seharusnya Ira Koesno tidak menjadi moderator debat pada 17 Januari mendatang karena ada potensi condong ke salah satu paslon.
"Jadi KPU memang yang memilih, tapi harus dapat persetujuan mereka," kata Arief di kantor KPU, Jakarta, Senin (31/12).
Arief lantas menjelaskan bahwa langkah KPU sudah sejalan dengan amanat Pasal 277 Ayat (3) UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Di sana disebutkan bahwa moderator debat pasangan calon dipilih oleh KPU dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon.
Di bagian penjelasan beleid tersebut tertera bahwa moderator debat pasangan calon yang dipilih KPU harus mendapat kesepakatan atau persetujuan para pasangan calon peserta debat.
"Yang sekarang ditetapkan pasti dapat persetujuan dari keduanya," ucap Arief.
Arief mengatakan mekanisme serupa juga diterapkan saat penetapan panelis debat. Menurut dia, KPU melakukan hal serupa agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
KPU, lanjutnya, menetapkan panelis sesuai kesepakatan kedua kubu meski tidak diatur dalam undang-undang sekalipun.
"Panelis sebetulnya enggak diatur tapi KPU memberlakukan gitu supaya enggak ribut. Saya antisipasi sejak awal," kata Arief.
KPU dan tim sukses kedua paslon pilpres 2019 rapat tertutup saat mendiskusikan panelis dan moderator pada Jumat (28/12).
Menurut Arief, mulanya KPU lebih ingin rapat dihelat secara terbuka agar publik melihat secara langsung.
Dengan begitu, masyarakat menjadi tahu kubu Jokowi-Ma'ruf mengusulkan siapa dan kubu Prabowo-Sandi untuk dijadikan panelis debat. Namun, lanjut Arief, justru kedua tim sukses paslon pilpres itu yang meminta agar rapat diadakan tertutup.
"Ya karena mereka mau ulas pribadi satu-satu. Mereka enggak enak. Makanya minta tertutup. Kalau saya buka saja biar semua orang tahu siapa usulkan siapa dan kenapa. Setuju apa enggak. Aneh sekarang menghindar semua, 'itu yang milih KPU'," kata Arief dengan nada menyayangkan.
KPU akan menghelat debat perdana paslon peserta Pilpres 2019. Temanya adalah hukum, HAM, Korupsi, dan terorisme.
Sejauh ini telah ada delapan orang yang akan menjadi panelis dalam debat tersebut.
Mereka adalah pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana, mantan ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, pakar tata negara Bivitri Susanti, koordinator ICW Adnan Topan Husodo, mantan wakil ketua KPK Bambang Widjojanto, dan pakar tata negara Margarito Kamis.
(bmw/ugo)
Sebelumnya, wakil sekjen Partai Demokrat Andi Arief menganggap seharusnya Ira Koesno tidak menjadi moderator debat pada 17 Januari mendatang karena ada potensi condong ke salah satu paslon.
"Jadi KPU memang yang memilih, tapi harus dapat persetujuan mereka," kata Arief di kantor KPU, Jakarta, Senin (31/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di bagian penjelasan beleid tersebut tertera bahwa moderator debat pasangan calon yang dipilih KPU harus mendapat kesepakatan atau persetujuan para pasangan calon peserta debat.
KPU, lanjutnya, menetapkan panelis sesuai kesepakatan kedua kubu meski tidak diatur dalam undang-undang sekalipun.
"Panelis sebetulnya enggak diatur tapi KPU memberlakukan gitu supaya enggak ribut. Saya antisipasi sejak awal," kata Arief.
KPU dan tim sukses kedua paslon pilpres 2019 rapat tertutup saat mendiskusikan panelis dan moderator pada Jumat (28/12).
Menurut Arief, mulanya KPU lebih ingin rapat dihelat secara terbuka agar publik melihat secara langsung.
"Ya karena mereka mau ulas pribadi satu-satu. Mereka enggak enak. Makanya minta tertutup. Kalau saya buka saja biar semua orang tahu siapa usulkan siapa dan kenapa. Setuju apa enggak. Aneh sekarang menghindar semua, 'itu yang milih KPU'," kata Arief dengan nada menyayangkan.
KPU akan menghelat debat perdana paslon peserta Pilpres 2019. Temanya adalah hukum, HAM, Korupsi, dan terorisme.
Sejauh ini telah ada delapan orang yang akan menjadi panelis dalam debat tersebut.
Mereka adalah pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana, mantan ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, pakar tata negara Bivitri Susanti, koordinator ICW Adnan Topan Husodo, mantan wakil ketua KPK Bambang Widjojanto, dan pakar tata negara Margarito Kamis.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK