Prabowo Akan Bentuk Kementerian Khusus Bencana bila Terpilih
CNN Indonesia
Senin, 31 Des 2018 20:38 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan menaruh perhatian besar terhadap mitigasi bencana dan penanganan pasca bencana jika terpilih memimpin Indonesia pada Pilpres 2019.
Koordinator Juru Bicara BPN, Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut tak menutup kemungkinan jika Prabowo-Sandi terpilih akan membentuk kementerian terkait kebencanaan.
"Lebih teknis Pak Prabowo ingin mendorong kementerian khusus terkait kebencanaan. Ada contohnya beberapa negara yang terkait dengan ini, Rusia, beberapa negara lain itu terkait dengan kebencanaan. Itu diharapkan," kata Dahnil di Rumah Sriwijaya, Jakarta Selatan, Senin (31/12).
Dahnil kemudian menyindir sikap pemerintah saat ini dalam menangani bencana alam di Indonesia. Kata dia, masalah justru banyak muncul ketika pemerintah menangani bencana.
"Profesionalisme penanganan pasca bencana itu jadi permasalahan," kata Dahnil.
Dahnil mencontohkan, minimnya jumlah alat deteksi dini tsunami. "Baru kemarin kepala BMKG mengaku, dia mengajukan tapi kemudian ditolak, artinya sejak awal kita tidak peduli dengan ini," kata dia.
Masalah lain, kata Dahnil, terdapat pada institusi terkait bencana, seperti BMKG. Lembaga-lembaga ini katanya beberapa kali kedapatan menyampaikan informasi yang salah ke masyarakat.
"Lembaga-lembaga itu beberapa kali salah sampaikan data," katanya.
Anggaran pemerintah Joko Widodo untuk penanganan bencana dinilai masih minim. Bahkan, anggaran untuk bencana pada 2019 mendatang tak jauh berbeda seperti pada 2018.
BNPB, sebagai salah satu lembaga penanggulangan bencana justru mendapatkan dana untuk tahun depan dengan jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan tahun ini.
Berdasarkan nota keuangan 2019, alokasi anggaran untuk BNPB hanya Rp619,4 miliar, turun 17,34 persen dari dana yang dianggarkan dalam APBN 2018 sebesar Rp749,4 miliar.
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bisa dibilang sedikit lebih beruntung karena mendapatkan alokasi dana lebih tinggi pada 2019, meski hanya naik tipis.
Anggaran BPPT tahun depan akan terisi sebesar Rp1,12 triliun dan BMKG Rp1,75 triliun. Jika dibandingkan dengan anggaran yang diberikan pemerintah tahun ini, dana untuk BPPT naik sebesar 7,69 persen dan BMKG 9,37 persen.
(tst/ugo)
Koordinator Juru Bicara BPN, Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut tak menutup kemungkinan jika Prabowo-Sandi terpilih akan membentuk kementerian terkait kebencanaan.
"Lebih teknis Pak Prabowo ingin mendorong kementerian khusus terkait kebencanaan. Ada contohnya beberapa negara yang terkait dengan ini, Rusia, beberapa negara lain itu terkait dengan kebencanaan. Itu diharapkan," kata Dahnil di Rumah Sriwijaya, Jakarta Selatan, Senin (31/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Profesionalisme penanganan pasca bencana itu jadi permasalahan," kata Dahnil.
"Lembaga-lembaga itu beberapa kali salah sampaikan data," katanya.
Anggaran pemerintah Joko Widodo untuk penanganan bencana dinilai masih minim. Bahkan, anggaran untuk bencana pada 2019 mendatang tak jauh berbeda seperti pada 2018.
BNPB, sebagai salah satu lembaga penanggulangan bencana justru mendapatkan dana untuk tahun depan dengan jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan tahun ini.
Berdasarkan nota keuangan 2019, alokasi anggaran untuk BNPB hanya Rp619,4 miliar, turun 17,34 persen dari dana yang dianggarkan dalam APBN 2018 sebesar Rp749,4 miliar.
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bisa dibilang sedikit lebih beruntung karena mendapatkan alokasi dana lebih tinggi pada 2019, meski hanya naik tipis.
Anggaran BPPT tahun depan akan terisi sebesar Rp1,12 triliun dan BMKG Rp1,75 triliun. Jika dibandingkan dengan anggaran yang diberikan pemerintah tahun ini, dana untuk BPPT naik sebesar 7,69 persen dan BMKG 9,37 persen.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK