Jokowi Perintahkan Kapolri Tindak Pihak yang Delegitimasi KPU
CNN Indonesia
Rabu, 09 Jan 2019 12:22 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tak membiarkan tindakan-tindakan yang ingin melemahkan dan mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jokowi mengaku sudah memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk bertindak tegas.
"Jikalau ada orang-orang, ada pihak-pihak yang ingin melemahkan, mendelegitimasi itu saya sudah sampaikan ke Kapolri juga tegas," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/1).
Jokowi mengatakan bahwa KPU adalah penyelenggara pemilihan umum (pemilu), baik pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden, serta pemilihan legislatif. Oleh karena itu, Jokowi meminta semua pihak mendukung kerja-kerja KPU.
"Aparat tidak boleh membiarkan kegiatan-kegiatan yang ingin melemahkan, mendelegitimasi KPU," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko mengatakan ada upaya sistemik memobilisasi masyarakat untuk memunculkan ketidakpercayaan pada pemerintah maupun penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU.
Moeldoko mencium gelagat tersebut dari jauh-jauh hari atau sebelum munculnya kabar bohong mengenai tujuh kontainer berisi surat yang sudah tercoblos untuk calon pasangan nomor urut 01.
"Ya memang ada upaya sistematis untuk memobilisasi yang ujung-ujungnya adalah memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah atau penyelenggara pemilu, ini sudah jelas," kata Moeldoko, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/1).
Moeldoko mengklaim memiliki sejumlah catatan mengenai upaya tersebut. Namun, dia enggan menyebut siapa pihak yang sengaja membuat publik tak percaya KPU. Dia hanya mewanti-wanti kepada semua pihak untuk tidak bermain-main di tengah kontestasi Pemilu 2019.
Polri sendiri telah menetapkan empat tersangka pembuat hoaks berisi tujuh kontainer berisi surat suara Pemilu 2019 sudah tercoblos pasangan nomor 01. Mereka adalah Ketua Umum Dewan Koalisi Relawan Nasional (Kornas) Prabowo Presiden, Bagus Bawana Putra dan tiga orang berinisial HY, LS, dan J.
(fra/dal)
"Jikalau ada orang-orang, ada pihak-pihak yang ingin melemahkan, mendelegitimasi itu saya sudah sampaikan ke Kapolri juga tegas," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/1).
Jokowi mengatakan bahwa KPU adalah penyelenggara pemilihan umum (pemilu), baik pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden, serta pemilihan legislatif. Oleh karena itu, Jokowi meminta semua pihak mendukung kerja-kerja KPU.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko mengatakan ada upaya sistemik memobilisasi masyarakat untuk memunculkan ketidakpercayaan pada pemerintah maupun penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU.
"Ya memang ada upaya sistematis untuk memobilisasi yang ujung-ujungnya adalah memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah atau penyelenggara pemilu, ini sudah jelas," kata Moeldoko, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/1).
Moeldoko mengklaim memiliki sejumlah catatan mengenai upaya tersebut. Namun, dia enggan menyebut siapa pihak yang sengaja membuat publik tak percaya KPU. Dia hanya mewanti-wanti kepada semua pihak untuk tidak bermain-main di tengah kontestasi Pemilu 2019.
Polri sendiri telah menetapkan empat tersangka pembuat hoaks berisi tujuh kontainer berisi surat suara Pemilu 2019 sudah tercoblos pasangan nomor 01. Mereka adalah Ketua Umum Dewan Koalisi Relawan Nasional (Kornas) Prabowo Presiden, Bagus Bawana Putra dan tiga orang berinisial HY, LS, dan J.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK