PKS Nilai KPU Mendelegitimasi Diri Sendiri
CNN Indonesia
Jumat, 11 Jan 2019 04:45 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid tak sepakat dengan upaya mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, dia juga meminta agar KPU tidak mendelegitimasi dirinya sendiri.
Sebab menurut Hidayat, beberapa kali KPU seperti mendelegitimasi diri sendiri, di antaranya dengan perubahan kotak suara menjadi kardus hingga pembatalan pemaparan visi dan misi.
"Menurut saya itu KPU mendelegitimasi dirinya sendiri. Harusnya KPU sebagai lembaga yang legitimate, dia bisa melakukan aturan sebagaimana aturan yang diberlakukan," kata Hidayat di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (10/1).
Hidayat mengatakan sikap KPU yang kerap berubah itu cenderung terlihat mengakomodasi salah satu pihak. Hal ini menurutnya, berbahaya karena menimbulkan spekulasi publik atas keberpihakan KPU.
"Kalau KPU melakukan perilaku-perilaku yang dapat dikritisi oleh publik itu tanda KPU dinilai mendelegitimasi dirinya sendiri," katanya.
Oleh karena itu, Hidayat meminta agar KPU segera bangkit dan bekerja sebagai lembaga negara yang independen, adil dan terpenting tidak mendelegitimasi diri sendiri.
"Karena ini sangat serius. Karena berpengaruh ke hasil pemilu dan legitimasi hasil pemilu," katanya.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko mengatakan ada upaya sistemik memobilisasi masyarakat untuk memunculkan ketidakpercayaan pada pemerintah maupun penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU.
Moeldoko mencium gelagat tersebut dari jauh-jauh hari atau sebelum munculnya kabar bohong mengenai tujuh kontainer berisi surat yang sudah tercoblos untuk calon pasangan nomor urut 01.
"Ya, memang ada upaya sistematis untuk memobilisasi yang ujung-ujungnya adalah memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah atau penyelenggara pemilu, ini sudah jelas," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/1).
(swo/pmg)
Sebab menurut Hidayat, beberapa kali KPU seperti mendelegitimasi diri sendiri, di antaranya dengan perubahan kotak suara menjadi kardus hingga pembatalan pemaparan visi dan misi.
"Menurut saya itu KPU mendelegitimasi dirinya sendiri. Harusnya KPU sebagai lembaga yang legitimate, dia bisa melakukan aturan sebagaimana aturan yang diberlakukan," kata Hidayat di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (10/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hidayat mengatakan sikap KPU yang kerap berubah itu cenderung terlihat mengakomodasi salah satu pihak. Hal ini menurutnya, berbahaya karena menimbulkan spekulasi publik atas keberpihakan KPU.
"Kalau KPU melakukan perilaku-perilaku yang dapat dikritisi oleh publik itu tanda KPU dinilai mendelegitimasi dirinya sendiri," katanya.
"Karena ini sangat serius. Karena berpengaruh ke hasil pemilu dan legitimasi hasil pemilu," katanya.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko mengatakan ada upaya sistemik memobilisasi masyarakat untuk memunculkan ketidakpercayaan pada pemerintah maupun penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU.
Moeldoko mencium gelagat tersebut dari jauh-jauh hari atau sebelum munculnya kabar bohong mengenai tujuh kontainer berisi surat yang sudah tercoblos untuk calon pasangan nomor urut 01.
"Ya, memang ada upaya sistematis untuk memobilisasi yang ujung-ujungnya adalah memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah atau penyelenggara pemilu, ini sudah jelas," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/1).
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK