Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi Dinilai Tak Serius Soal Hukum

Jakarta, CNN Indonesia -- Pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dinilai tidak serius menggarap isu hukum dalam visi dan misi serta program selama masa kampanye Pilpres 2019.

"Keduanya tidak serius dalam menawarkan program hukum kepada masyarakat, hal itu terlihat dari jumlah program yang bisa terukur kurang dari 50 persen," kata Kepala Bidang Humas DPP Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Erwin Natosmal Oemar dalam diskusi di Jakarta, Minggu (13/1).

Menurut Erwin, visi misi dan program kedua belum mampu menyajikan program penegakan hukum yang terukur.

Lihat juga: KontraS Kritik Niat Prabowo-Sandi Ungkit Kasus Novel di Debat

Jokowi-Ma'ruf disebut baru menawarkan program terukur sebesar 46 persen. Sedangkan Prabowo-Sandi, kata dia, baru menawarkan program terukur sebesar 47 persen.

Erwin mengatakan ada beberapa isu yang kurang didalami kedua pasangan calon seperti reformasi regulasi, Hak Asasi Manusia (HAM), reformasi peradilan dan isu antikorupsi.

Di sisi lain, Kode Initiative mencatat dalam visi misi dan program yang telah diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), kedua pasangan calon terlalu berkutat soal isu ekonomi dan pendidikan.

Lihat juga: Jokowi 'Diserang' soal Novel, TKN Ungkit Catatan HAM Prabowo

"Itu dua isu yang menjadi perhatian bahkan porsinya bisa lebih dari 50 persen dari program yang diusung kedua pasangan calon. Sedangkan isu hukum sendiri sebenarnya tidak menjadi concern," kata Direktur Kode Initiative, Veri Junaidi, di tempat sama.

Veri mengatakan Kode Initiative mencatat dari 258 program yang dijabarkan Jokowi-Ma'ruf, isu hukum hanya menempati urutan keenam. Setali tiga uang, Prabowo yang memiliki 230 program hanya menempatkan isu hukum di urutan ketujuh.

(swo/arh)