Saat Isu SARA Benamkan Kepuasan Publik pada Kerja Ahok

CNN Indonesia | Selasa, 22/01/2019 12:41 WIB
Saat Isu SARA Benamkan Kepuasan Publik pada Kerja Ahok Warga ditemui Ahok di Balai Kota DKI Jakarta. (CNN Indonesia/Filani Olyvia)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kekalahan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2017 menjadi anomali sekaligus pelajaran bagi semua petahana. Bahwa, kepuasan publik atas kinerja tak selalu menggambarkan keinginan warga untuk memilihnya kembali. Faktor isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) dan masalah ekonomi bisa menjadi penyebabnya.

Ketika itu, Ahok, yang berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat, merupakan pasangan Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Ahok menjadi Gubernur setelah Joko Widodo (Jokowi) dilantik jadi Presiden pada 2014. Untuk mengisi kekosongan jabatan wakil gubernur, Ahok memilih Djarot yang merupakan kader PDIP.

Keduanya pun memutuskan untuk melanjutkan periode pemerintahan di Jakarta dengan mencalonkan diri pada Pilkada DKI 2017. Mereka diusung oleh PDIP, Partai Golkar, Partai NasDem, PPP, serta Partai Hanura.


Namun, di tengah proses pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2017, Ahok tersandung kasus penodaan terhadap agama. Kasus itu berawal dari pernyataannya yang mengutip Surat Al-Maidah ayat 51 saat melakukan kunjungan kerja di Kepulauan Seribu, 27 September 2016.

Pernyataan Ahok itu kemudian diunggah oleh Buni Yani di akun Facebook miliknya dan kemudian menimbulkan berbagai perdebatan di kalangan masyarakat.

Meski telah menyampaikan permintaan maaf, kasus tak mereda. Yang terjadi justru muncul berbagai aksi demonstrasi massal, mulai dari aksi 411, aksi 212, dan rangkaian Aksi Bela Islam lainnya.
Saat SARA Benamkan Kepuasan Publik pada Kerja Ahok (EMBG)Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Ahok pun mesti membagi waktunya antara pekerjaan sebagai gubernur, melakukan kampanye, serta mengikuti proses persidangan terhadap kasus yang tengah dihadapinya.

Di tengah kasus hukum yang tengah dijalani Ahok, pasangan Ahok-Djarot nyatanya masih berhasil unggul di putaran pertama Pilkada DKI Jakarta 2017.

Ahok-Djarot mengantongi 2.364.577 suara atau 42,99 persen. Sementara pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni hanya mengantongi 937.955 suara atau 17,07 persen; dan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno mengantongi 2.197.333 atau 39,95 persen.

Keunggulan pasangan Ahok-Djarot atas dua paslon lainnya sebenarnya tak begitu mengherankan. Pasalnya, hasil survei dari sejumlah lembaga saat itu masih menampilkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat ataupun elektabiltas Ahok masih terbilang tinggi.

Atas hasil itu, pasangan Ahok-Djarot dan Anies-Sandi pun melaju ke putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017.

Berkampanye di putaran kedua pun dijalani Ahok sambil terus berproses di pengadilan atas kasus hukum yang menimpanya.


Memasuki kampanye putaran kedua, elektabilitas Ahok mulai tergerus seiring semakin kencangnya isu agama di Pilkada DKI Jakarta 2017. Hal tersebut terlihat dari sejumlah survei.

Hasil survei dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 12 April 2017 menunjukkan elektabilitas Ahok-Djarot hanya sebesar 46,9 persen. Angka tersebut lebih rendah dibading pasangan Anies-Sandi yang sebesar 47,9 persen.

Kemudian hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang dirilis pada 13 April 2017 juga menunjukkan elektabilitas Ahok-Djarot lebih rendah dibanding pasangan Anies-Sandi. Dari survei tersebut disebut elektabilitas Anies-Sandi mencapai 51,4 persen, sementara elektabilitas Ahok-Djarot hanya sebesar 42,7 persen.


Anomali

Peneliti lembaga Media Survei Nasional (Median) Rico Marbun menemukan sebuah anomali saat melakukan survei bertajuk "Memahami Peta Kompetisi Putaran ke-2 Pilgub DKI", pada 21-27 Februari 2017. Respondennya mencapai 800 warga DKI dengan margin of error plus minus 3,4 persen.

Dalam survei ini, kata Rico, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Ahok-Djarot terbilang tinggi. Yakni, 56,3 persen. Sedangkan 30 persen responden lainnya mengaku tidak puas.

Selain itu, 53,6 persen responden menganggap pasangan Basuki-Djarot sebagai sosok yang mampu memimpin Jakarta ke depan. Hanya 32,5 persen yang menilai pasangan Anies-Sandi sebagai pasangan yang mampu memimpin.

Namun, kata Rico, kepuasan atas kinerja dan penilaian kepemimpinan yang baik itu tak diimbangi dengan keinginan warga untuk memilih. Pada survei itu, elektabilitas Ahok-Djarot hanya 39,7 persen. Keduanya kalah dari elektabilitas pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno sebesar 46,3 persen. Sebanyak 14 persen responden lain belum memutuskan pilihan.
Saat SARA Benamkan Kepuasan Publik pada Kerja Ahok (EMBG)Simpang susun yang dibangun di era Ahok. (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Ketika ditanya apa yang tidak disukai dari Ahok-Djarot, 28 persen responden menyebutkan soal tidak bisa menjaga kata-kata; disusul dengan kasus dugaan penodaan agama sebanyak 10,7 persen; arogan sebesar 9,3 persen; dan lainnya.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menyebutkan bahwa kasus Ahok dapat menjadi pelajaran bagi siapapun, termasuk petahan di Pilpres 2019, yakni Joko Widodo alias Jokowi.

"Pelajaran dari Pilkada Jakarta, tingkat kepuasan yang tinggi saja ternyata belum cukup menjamin seorang kandidat akan terpilih," kata Hendri.

Dia menyebut banyak hal harus diwaspadai Jokowi jelang akhir masa jabatannya kini. Salah satunya adalah isu ekonomi. Sementara, lawannya, Prabowo Subianto terus menggarap isu pemerataan kesejahteraan.

"Kalau perut rakyat lapar maka sulit bagi Presiden mana pun terpilih dua periode. Maka harus hati-hati," ucap Hendro.

(dis/arh)