Yusril Klaim Jokowi Tak Punya Catatan Buruk di Tema Debat

Jakarta, CNN Indonesia -- Pakar debat pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan Jokowi memiliki catatan positif dalam bidang hukum, hak asasi manusia, korupsi, dan terorisme, isu yang menjadi pokok bahasan dalam debat capres perdana, Kamis (17/1).

Dalam bidang hukum, Yusril menilai Jokowi telah memberikan keadilan dan kepastian dalam empat tahun pemerintahannya. Ia bahkan menyebut hal itu akan dilanjutkan kembali jika Jokowi terpilih sebagai presiden periode 2019-2024.

"Isu keadilan dan kepastian hukum yang memang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi selama empat tahun pemerintahannya dan merasa akan dilajutkan lagi apabila terpilih," ujar Yusril di Djakarta Theater, Jakarta, Rabu (16/1).

Lihat juga: Timses Sebut Jokowi Siap Hadapi Serangan Prabowo dalam Debat

Terkait bidang HAM, Yusril tidak melihat ada kasus pelanggaran HAM berat pada Jokowi. Sementara itu, terkait penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, ia menyebut hal itu menemui banyak kendala, teruma dari ranah hukum dan teknis penyidikan.

Yusril menjelaskan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu harus ditempuh lewat pengadilan ad hoc. Mekanisme yudisial itu, kata dia, harus dimulai lewat pembentukan tim pencari fakta yang kemudian hasilnya diserahkan kepada Jaksa Agung dan DPR.

"DPR baru meminta presiden untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc, tapi kan inisiatif itu kan tidak pernah terjadi pada masa pemerintahan Pak Jokowi selama empat tahun terakhir ini," ujarnya.

Lihat juga: Jokowi soal Persiapan Debat Capres: Mantul

Sementara itu, Yusril menyebut tak ada catatan buruk dalam bidang terorisme di masa pemerintahan Jokowi. Pemerintahan Jokowi bersama dengan DPR tengah mengamandemen UU Terorisme yang dibuat pada tahun 2002.

Terakhir, Yusril menyebut Jokowi juga memiliki komitmen untuk memberantas korupsi lewat penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ia berkata jumlah operasi tangkap tangan yang banyak oleh KPK selama Jokowi menjabat bukan hal mengherankan karena OTT di masa sebelum pemerintahan ini juga sudah terjadi.

"Tapi karena sekarang KPK lebih meningkatkan operasi-operasi seperti itu ya dengan penyadapan dan lain-lain maka tentu hasilnya lebih banyak di bandingkan keadaan-keadaan sebelumnya. Jadi Pak Jokowi mengatkan 'Ya saya sangat setuju, tidak akan menghentikan itu,'" ujar Yusril. (panji/has)