LIPI: Jawa Barat, Aceh, dan Banten Tertinggi Informasi Hoaks

CNN Indonesia | Jumat, 18/01/2019 18:25 WIB
LIPI: Jawa Barat, Aceh, dan Banten Tertinggi Informasi Hoaks Ilustrasi hoaks. (CNN Indonesia/Fajrian)
Jakarta, CNN Indonesia -- Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Amin Mudzakir mengungkapkan berdasarkan hasil survei lembaganya yang dilakukan tahun 2018, ada tiga daerah yang tingkat penerimaan informasi bohong atau hoaks sangat tinggi.

"Tiga daerah tersebut adalah Aceh, Jawa Barat, dan Banten," kata Amin seperti diberitakan Antara, Jumat (18/1).

Tiga daerah tersebut, kata Amin, tinggi tingkat penerimaan terhadap hoaks terkait bangkitnya komunisme, kriminalisasi ulama, dan masuknya jutaan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China.


Menurut Amin, survei LIPI tersebut ingin memotret tingkat intoleransi di sembilan provinsi di Indonesia yaitu Aceh, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.


Hasilnya, menurut dia, di daerah yang memiliki afiliasi dengan Islam politik, sangat tinggi tingkat penerimaan informasi hoaks.

"Agama menjadi paham yang berikan dasar keyakinan bahwa komunisme adalah salah, dan itu digunakan tentara di era orde baru untuk mengkampanyekan paham anti-komunisme," ujarnya.

Dia menjelaskan Islam politik yang dimaksud adalah memiliki afiliasi dengan Masyumi, sehingga mereka antipati terhadap komunisme dan di daerah yang partai tersebut menang di Pemilu 1955, angka anti-komunisme tinggi seperti Jawa Barat.


Namun, dia menilai, di beberapa daerah yang pengaruh Nahdlatul Ulama (NU) sangat kuat, maka daya tahan terhadap isu hoaks komunisme sangat tinggi seperti di Jawa Timur.

"PBNU bahkan sudah mengatakan kalau isu kebangkitan PKI itu hoaks, kalau ditarik ke belakang, di era Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid ada usaha rekonsiliasi dan berkali-kali dikatakan bahwa PKI sudah kalah dan tidak mungkin bangkit kembali," ucapnya.

Selain itu, dia menilai ormas seperti Muhammadiyah bersikap ambivalen terkait isu hoaks komunisme yaitu tidak memberikan ketegasan sikap apakah kebangkitan PKI itu hoaks atau tidak.

Akibatnya, menurut dia, masyarakat di akar rumput tidak punya dasar referensi mengecek apakah hoaks PKI itu benar atau tidak.

(Antara/DAL)