TKN dan BPN Usulkan Panelis Debat Bukan Kalangan Pemerintah

CNN Indonesia | Selasa, 22/01/2019 08:39 WIB
TKN dan BPN Usulkan Panelis Debat Bukan Kalangan Pemerintah Debat perdana Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengusulkan agar panelis debat capres mendatang bukan dari kalangan pemerintah.

Wakil Ketua BPN Priyo Budi Santoso mengusulkan hal itu dalam rapat evaluasi debat pertama dan persiapan debat selanjutnya bersama Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu pada Senin (21/1).

"Tapi tadi ada masukan panelis debat jangan diajukan dari yang sekarang menjabat di kementerian atau lembaga negara," kata Priyo di Gedung KPU, Senin (21/1).



Permintaan itu disampaikan demi menjamin netralitas panelis dalam debat selanjutnya. Ia meyakini masih ada tokoh atau ahli yang tidak berafiliasi dengan pihak manapun dan bisa dikumpulkan KPU.

Hal serupa disampaikan Direktur Program dan Kampanye TKN Aria Bima. Meski tak menyebutkan penyebab permintaan ini, ia menegaskan latar belakang dan netralitas panelis harus benar-benar dicek. Menurut dia, KPU juga wajib memberi tahu publik setelah memilih panelis selanjutnya.

"Kami sepakat tidak dilibatkan (dari lembaga negara dan pemerintahan). Harus di-trace betul track record dan netralitasnya. Apalagi panelis bisa sampaikan pertanyaan kepada paslon," tutur Aria Bima.

Pemilihan panelis debat menjadi kewenangan penuh KPU selaku penyelenggara pemilu. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

TKN dan BPN Usulkan Panelis Debat Bukan Kalangan PemerintahKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Ketua KPU Arief Budiman mengatakan semua masukan dari tim kampanye hingga pihak televisi diterima KPU dan akan dibahas lebih lanjut. Menurut dia, semua masukan akan dibahas kembali sebelum akhir pekan ini.

"Sepenuhnya keputusan KPU. Nanti Kamis atau Jumat kemungkinan dibicarakan lagi," tutur Arief.

Dia menjelaskan, beberapa hal yang dibahas dan didiskusikan bersama TKN dan BPN terkait moderator debat, tata ruang tempat duduk para pendukung, serta durasi penyampaian visi dan misi para calon.

Moderator debat, kata Arief, memang harus dibahas KPU bersama perwakilan calon. TKN dan BPN memberi masukan calon moderator yang memiliki jam terbang tinggi serta diyakini bisa memandu debat dengan gemilang.

Namun, baik TKN, BPN, dan KPU enggan menyebutkan nama-nama yang disebutkan dalam rapat tadi.

Debat kedua bakal diselenggarakan 17 Februari di Hotel Sultan. Debat kedua hanya akan diikuti calon presiden yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Kedua calon presiden ini nantinya membahas dan mengeksplorasi masalah sumber daya alam, energi, pangan, dan infrastruktur.
(chri/pmg)