OSO Gagal Jadi Caleg DPD, KPU Siap Diperkarakan

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menyatakan pihaknya siap apabila Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) menempuh proses hukum terkait pencalonannya di Pemilu Legislatif DPD RI. Dia menegaskan KPU siap diperkarakan atas keputusan tidak meloloskan OSO jadi caleg DPD.

"Kalau tidak siap, saya tidak usah jadi anggota KPU," tutur Ilham Rabu (23/1).

"Sekarang tinggal cetak surat suara," lanjutnya.


OSO dipastikan tak bisa ikut pemilu setelah yang bersangkutan enggan memenuhi perintah KPU untuk mengundurkan diri sebagai pengurus Hanura. KPU memberikan tenggat ke OSO untuk mundur dari Hanura hingga Selasa (22/1) malam, tepat pukul 00.00 WIB. 

Lihat juga: Diberi Tenggat Waktu Mundur dari Hanura, OSO Tetap Lawan KPU

Ilham menegaskan KPU akan teguh pada keputusannya bahwa OSO tidak bisa ikut pemilu anggota DPD. KPU juga pasti akan menghadapi segala proses hukum jika OSO mengambil langkah tersebut.

"Mau dilaporkan kemana saja kita tetap apa yang sudah kita putuskan. Konstitusi di atas segala-galanya," ucap Ilham.

Komisioner KPU Evi Novida Ginting menjelaskan bahwa OSO adalah satu-satunya dari 203 calon anggota DPD yang tidak mengajukan surat pengunduran diri sebagai pengurus parpol. Karenanya, KPU akan bersikap adil.

Lihat juga: KPU Jamin Perkara OSO Tak Ganggu Pencetakan Daftar Caleg DPD

Mereka yang mengundurkan diri dari pengurus parpol akan masuk DCT. OSO, dikarenakan enggan mundur dari kepengurusan parpol, tidak akan masuk DCT.

Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)

"Jadi KPU kan dalam memperlakukan seluruh peserta caleg itu kan harus setara dan adil ya. Harus sama," ucap Evi.

Polemik antara OSO dan KPU berlangsung cukup panjang. Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu meminta KPU memasukkan OSO dalam DCT berdasarkan putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Lihat juga: KPU Beri Tenggat OSO Mundur dari Ketum Hanura Besok

KPU menjalani putusan Bawaslu dengan syarat OSO harus mengirim surat pengunduran diri sebagai kader Hanura.

Syarat itu diberlakukan KPU dengan merujuk putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang melarang ketua umum partai politik rangkap jabatan sebagai anggota DPD.

(bmw/wis)