Cerita Warga Pilih Golput karena Jokowi Gandeng Ma'ruf Amin

Jakarta, CNN Indonesia -- Kekecewaan terhadap calon petahana Presiden Joko Widodo menjadi salah satu penyebab seseorang memutuskan untuk tidak memilih di Pemilu 2019 alias menjadi golongan putih (Golput). Kekecewaan itu dirasakan salah satunya oleh Lini Zurlia, anggota Asean Sogie Caucus.

"Padahal saya memilih periode lalu," kata Lini berbicara dalam diskusi Golput Itu Hak dan Bukan Tindak Pidana, Rabu (23/1) siang ini di Gedung YLBHI Jakarta. 

Lini punya daftar hal-hal yang membuatnya kecewa terhadap Jokowi. Salah satunya adalah pemilihan Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden.

"Pemilihan cawapres munculnya dari ulama demi bisa meraup suara kelompok sebelah. Jelas-jelas pernah terlibat memicu konflik antarkelompok beberapa waktu lalu," tutur dia.

Pemilihan Ma'ruf memang sarat kontroversi. Sebagian masyarakat terkejut oleh keputusan Jokowi yang mengumumkan Ma'ruf sebagai cawapresnya di detik-detik akhir pendaftaran. Pasalnya, kabar yang santer beredar menyebutkan Jokowi bakal memilih mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD.

Kabar itu pun sudah diamini oleh Mahfud. Dia bahkan mengaku sudah diminta menyiapkan seragam yang akan dipakainya saat jalan bersama Jokowi mendaftar ke KPU.

Pencalonan Mahfud kandas di detik terakhir setelah Jokowi memutuskan memilih Ma'ruf Amin. Belakangan Mahfud mengungkapkan bahwa dalam proses pemilihan cawapres, Jokowi sempat mendapat ancaman politik.

Lihat juga: Koalisi LSM: Golput Bagian Ekspresi Kedaulatan Rakyat

Ma'ruf sendiri adalah salah satu tokoh muslim terkemuka. Statusnya saat ini adalah Ketua MUI. Dia memiliki hubungan dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dua tahun lalu, dalam kasus penistaan agama.

Saat itu Ma'ruf meneken pendapat dan sikap keagamaan MUI berisikan Ahok termasuk penghina Alquran dan ulama. Ma'ruf juga salah satu saksi memberatkan Ahok dalam persidangan.

Mahfud MD. (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Fatwa dan kesaksian Ma'ruf terhadap Ahok itu jadi salah satu yang memicu demo bertajuk Aksi Bela Islam yang berlangsung secara massif di ibu kota. 

Selain soal Ma'ruf, Lini merasa kecewa dengan janji-janji politik Jokowi yang tidak ditunaikan. Dia menyoroti janji Jokowi soal penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Alih-alih menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu, Jokowi malah mempercayai Wiranto sebagai Menko Polhukam. Padahal, kata Lini, Wiranto masih terkait pelanggaran HAM berat masa lalu.

Mantan Ketua Umum Partai Hanura ini dikaitkan dalam peristiwa penyerangan markas Partai Demokrasi Indonesia 27 Juli 1996, Tragedi Trisakti, peristiwa Semanggi I dan II, penculikan dan penghilangan aktivis pro-demokrasi tahun 1997-1998, serta Biak Berdarah.

Lihat juga: Ahok soal Pilpres 2019: Saya Imbau Ahokers Jangan Golput

Nama Wiranto disebut-sebut di dalam sebuah laporan khusus setebal 92 halaman yang dikeluarkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di bawah mandat Serious Crimes Unit.

Jokowi juga dinilai Lini tak serius dalam menangani perkara HAM lain yang terjadi saat ini, seperti kasus HAM di Pegunungan Kendeng.

Deretan kekecewaannya itu membuat Lini mantap menjadi Golput. Menurutnya golput adalah pilihan politik. Maka seperti pilihan politik lain, dia berharap kelompok pendukung mana pun dapat menghargai mereka yang golput.

Lini juga menegaskan agar para pendukung tak salah menafsirkan langkah para golput.

"Ketika kami nyatakan golput langsung dianggap menjadi pendukung paslon lainnya seperti Prabowo. Membacanya terbalik. Cara melihat seperti itu tidak tepat," tutur Lini.

Lihat juga: Alumni UI Terganggu Deklarasi Dukung Jokowi

Terpisah, Advokat publik Alghiffari Aqsa berpendapat golput juga disebabkan tidak percayanya sekelompok masyarakat terhadap calon pemimpin. Selain itu, pemerintah dan DPR turut membuat aturan yang meminimkan pilihan calon pemimpin.

"Aroma oligarki para elite semakin dikunci dengan tidak ada peluang mengajukan calon presiden independen. Presidential threshold juga tinggi," tutur Alghif.

Tren golput dalam setiap Pilpres sejak 2004 selalu meningkat. Berdasarkan data KPU, pada Pilpres 2004 putaran pertama golput berjumlah 21,8 persen dan menjadi 23,4 persen pada putaran kedua.

Jumlah itu kembali meningkat dalam Pilpres 2009 menjadi 28,3 persen. Dalam Pilpres terakhir, jumlah golput meningkat lagi menjadi 29,01 persen. Angka ini termasuk para pemilik suara yang tidak menggunakannya di Tempat Pemungutan Suara (TPS). 

Alghif meyakini jumlah golput dalam Pilpres tahun ini akan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. (chri/wis)