Permudah Pengurusan Izin, Pemprov DKI Atur Ulang Zonasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Benny Agus Chandra mengatakan setidaknya ada 13.000 titik lokasi di Jakarta, baik berupa lahan maupun bangunan, yang berdiri tidak sesuai dengan zonasi.

Langkah ini ditempuh Pemprov DKI untuk mempermudah pengurusan izin dan administrasi bagi warga.

"Kalau data yang ada di kami sudah 3.000 (titik) ya, dari PTSP sekitar 13.000 (titik). Tapi sebagian sudah diselesaikan, tinggal 3.000 lagi nanti kami selesaikan," kata Benny di Balai Kota Jakarta, Kamis (24/1).

Menurut Benny selama ini memang banyak warga yang mengeluhkan soal ketidaksesuain zonasi di Jakarta. Keluhan tersebut, kata Benny, disampaikan masyarakat karena ketidaksesuaian zonasi menghambat mereka dalam mengurus izin, seperti izin usaha.

Lihat juga: Anak Buah Anies Sebut Izin Food Street Bisa Sambil Berjalan

Pasalnya, jika tidak sesuai dengan zonasi maka biasanya izin usaha tidak akan bisa diterbitkan.

"Karena dia warga, nggak punya sertifikat, belum ada sertifikatnya. Yang kedua kena rencana jalan, yang nggak tahu kapan jalannya akan dibangun. Sehingga izinnya enggak keluar-keluar, itu kami perbaiki," ujar Benny.

Tahun ini, Pemprov DKI memang akan melakukan revisi terhadap Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Revisi tersebut rutin dilakukan setiap lima tahun sekali berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Lihat juga: Anak Buah Anies Saling Lempar Urusan Food Court di Pulau D

Benny menyebut saat ini pihaknya tengah menyiapkan kajian untuk melakukan revisi tata ruang tersebut.

"Beberapa isu yang penting terutama tentang naturalisasi sungai, TOD (Transit Oriented Development)," kata Benny. (dis/osc)