JK Sebut Perlu 10 Tahun Benahi Transportasi Jabodetabek

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pemerintah perlu waktu 10 tahun untuk membenahi transportasi di kawasan Jabodetabek. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengintegrasikan moda transportasi publik di Ibu Kota Jakarta. 

"Jadi begitu banyak moda angkutan ada kereta api, MRT, LRT, busway, bagaimana menyinkronkan itu dalam satu operasional," ujar JK usai rapat tentang transportasi Jabodetabek di kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (28/1).

Lihat juga: JK Sebut Thamrin Bak Singapura, Priok Seperti Bangladesh

JK mengatakan upaya pembenahan transportasi ini harus dibarengi pula dengan penataan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Di sejumlah daerah penyangga Jakarta, kata JK, juga harus dibangun sistem agar saling terintegrasi. 

"Kita lihat bukan hanya transportasi yang harus diselesaikan, rencana tata kota seperti permukiman, daerah yang harus dikembangkan dan juga hubungannya dengan kota lain supaya terkonsentrasi," ucap dia. 

Meski tak menjelaskan secara rinci, JK mengatakan proses penataan itu nantinya akan langsung berada di bawah badan otorita berwenang. 

Saat ini pemerintah tengah menyiapkan dana sekitar Rp600 triliun untuk membenahi sistem transportasi di kawasan Jabodetabek. "Itu anggaran keseluruhan yang bisa dilaksanakan dalam bentuk APBD atau investasi swasta. Itu untuk 10 tahun, harus selesai 10 tahun," kata JK.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa penataan transportasi memang tak bisa dilepaskan dari pengaturan penduduk hingga permasalahan teknis berkaitan dengan pendapatan yang akan diperoleh pemerintah daerah. 

Lihat juga: Swastanisasi Air, Anies Didesak Putus Kontrak Palyja

"Jadi ini idenya adalah menyatukan transportasi dengan penataan RTRW," ucap Budi. 

Budi mengatakan, besarnya APBD DKI diharapkan dapat membuat pemerintah provinsi setempat lebih leluasa mengatur penataan sistem transportasi yang ada. 

"Kalau kita lihat sekarang ini cukup ya cukup, tapi ada yang perlu dikoreksi. Misal hal teknis seperti menyambungkan commuter line dengan LRT, itu yang akan kita selesaikan," tuturnya. 

Lihat juga: Tim Terbentuk, Pemprov DKI Pegang Naskah Akademis Perda ERP

JK sebelumnya memimpin rapat tentang penataan sistem transportasi di Jakarta bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan sejumlah menteri. Sebelumnya ia juga memantau langsung kondisi lalu lintas di kawasan Jabodetabek menggunakan helikopter.  (pris/dea)