Moeldoko Sebut Jokowi Selalu Tanggap soal Potensi Bocor APBN
CNN Indonesia
Sabtu, 09 Feb 2019 05:10 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah membiarkan kebocoran anggaran terjadi di pemerintahan. Jokowi disebut selalu tanggap ketika mengetahui dugaan pelanggaran dalam penggunaan anggaran.
Moeldoko menyatakan dalam setiap akhir laporan keuangan pasti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memberikan opini.
"Dari opini itu Presiden pasti memerintahkan kepada menteri terkait melakukan langkah begini begini. Jadi ada langkah seperti itu, enggak biarkan seandainya ada kebocoran," kata Moeldoko di kawasan Kebon Sirih, Jumat (8/2).
Hal ini disampaikan menyikapi kritikan Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait cara Jokowi menyikapi pernyataan Prabowo terjadi kebocoran anggaran mencapai Rp500 triliun.
Kemarin (7/2), Jokowi menanggapi tudingan Prabowo anggaran negara bocor hingga Rp500 triliun. Presiden Jokowi menyatakan Prabowo bisa melaporkan hal itu langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Namun, Anggota BPN Sufmi Dasco Ahmad menyatakan permasalahan bukan pada melapor kepada KPK melainkan mencegah kebocoran anggaran.
Moeldoko menegaskan pemerintah memiliki sejumlah lembaga yang pasti akan selalu mengawasi penggunaan anggaran. "Jadi jangan memberikan pandangan yang menurut saya tidak mendasari itu semua," ucap mantan Panglima TNI ini.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui ada potensi kebocoran dalam APBN. Dia tak menampik terjadi kebocoran anggaran pemerintah seperti yang ditudingkan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.
Kebocoran ini menyusul sejumlah penangkapan aparat pemerintah terkait kasus korupsi yang marak belakangan.
"Ya, tentu. Kalau tidak bocor kenapa banyak aparat pemerintah yang ditangkap. Pasti bocor, tapi tidak berlebihan seperti itu," ujar JK di Markas Pusat Palang Merah Indonesia, Jakarta, Jumat (8/2).
Namun, menurut JK, kebocoran yang terjadi tak sebesar yang disebutkan Prabowo. Ia mengatakan, salah satu penyebab terbesar bocornya anggaran adalah perkara korupsi. Hanya saja hal itu tak bisa digeneralisasi.
"Jangan disamaratakan, ada yang bersih, ada yang enggak. Tidak benar itu diratakan 25 persen. Anda tidak bisa korupsi, katakanlah gaji pegawai, itu kan tidak bisa dikorupsi. Yang dikorupsi itu hanya anggaran pembangunan," katanya.
(chr/ain)
Moeldoko menyatakan dalam setiap akhir laporan keuangan pasti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memberikan opini.
"Dari opini itu Presiden pasti memerintahkan kepada menteri terkait melakukan langkah begini begini. Jadi ada langkah seperti itu, enggak biarkan seandainya ada kebocoran," kata Moeldoko di kawasan Kebon Sirih, Jumat (8/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemarin (7/2), Jokowi menanggapi tudingan Prabowo anggaran negara bocor hingga Rp500 triliun. Presiden Jokowi menyatakan Prabowo bisa melaporkan hal itu langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Moeldoko menegaskan pemerintah memiliki sejumlah lembaga yang pasti akan selalu mengawasi penggunaan anggaran. "Jadi jangan memberikan pandangan yang menurut saya tidak mendasari itu semua," ucap mantan Panglima TNI ini.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui ada potensi kebocoran dalam APBN. Dia tak menampik terjadi kebocoran anggaran pemerintah seperti yang ditudingkan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.
Kebocoran ini menyusul sejumlah penangkapan aparat pemerintah terkait kasus korupsi yang marak belakangan.
"Ya, tentu. Kalau tidak bocor kenapa banyak aparat pemerintah yang ditangkap. Pasti bocor, tapi tidak berlebihan seperti itu," ujar JK di Markas Pusat Palang Merah Indonesia, Jakarta, Jumat (8/2).
Namun, menurut JK, kebocoran yang terjadi tak sebesar yang disebutkan Prabowo. Ia mengatakan, salah satu penyebab terbesar bocornya anggaran adalah perkara korupsi. Hanya saja hal itu tak bisa digeneralisasi.
"Jangan disamaratakan, ada yang bersih, ada yang enggak. Tidak benar itu diratakan 25 persen. Anda tidak bisa korupsi, katakanlah gaji pegawai, itu kan tidak bisa dikorupsi. Yang dikorupsi itu hanya anggaran pembangunan," katanya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK