Fahri Hamzah Sebut Jokowi Reaktif soal Kebocoran APBN Rp500 T
CNN Indonesia
Sabtu, 09 Feb 2019 03:48 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengkritik cara Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyikapi tudingan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto seputar kebocoran anggaran. Menurutnya, Jokowi seharusnya tidak reaktif dalam menyikapi tudingan tersebut dengan meminta Prabowo melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Jangan reaktif, karena Anda [Jokowi] sedang berkuasa. Anda harus menjelaskan jangan anggap itu kebohongan," kata Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (8/2).
Dia menjelaskan, kebocoran anggaran bisa terjadi di berbagai sudut. Misalnya, kata Fahri, dari operasi penangkapan yang dilakukan KPK dalam beberapa waktu terakhir yang banyak berkutat dalam kasus dugaan korupsi terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga perizinan.
Bahkan, lanjut Fahri, penurunan spesifikasi dalam proyek pembangunan juga dapat dikategorikan kebocoran anggaran.
"Menurunkan sebuah spek itu pun bisa disebut kebocoran. Semestinya rakyat mendapatkan sebuah bangunan atau jalan jembatan dengan spek 100 oleh kontraktor diturunkan 70 misalnya, sisanya dibagi-bagi oleh suap yang sekarang katanya merajalela," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.
Dia pun menyampaikan, kebocoran anggaran di era demokrasi seperti saat ini dapat teridentifikasi lebih mudah. Salah satunya, lanjut Fahri, dengan melihat laporan sejumlah lembaga negara yang berfungsi memantau keuangan negara.
Berangkat dari itu, Fahri menilai, Jokowi bersama timnya seharusnya memanfaatkan tudingan Prabowo seputar kebocoran anggaran dengan memberikan jawaban yang baik, misalnya memaparkan langkah-langkah yang telah diambil pemerintah untuk meminimalkan terjadinya kebocoran anggaran.
"Jawab ini sistem kami, kami sudah perbaiki sistem penerimaan, sistem belanja," ujar dia.
Fahri menambahkan, hal itu seharusnya yang dilakukan oleh Jokowi sebagai seorang presiden yang memiliki tanggung jawab kepada rakyat. "Presiden dipilih dengan biaya triliunan disumpah rakyat untuk mengurusi semua hal, Semua pekerjaan orang itu pekerjaan presiden," tuturnya.
Sebelumnya, dalam kunjungan ke Kelapa Gading, Jakarta, beberapa waktu lalu, Prabowo mengatakan pembangunan Indonesia seharusnya dinikmati oleh seluruh masyarakat. Namun nyatanya, anggaran yang disusun pemerintah setiap tahunnya justru bocor dan dikorupsi.
Berdasarkan data yang dikantonginya, setidaknya ada kebocoran sekitar Rp500 triliun per tahun. "Dari Rp2.000 triliun (anggaran pemerintah), hampir Rp500 triliun yang bocor. Uang ini hilang," ujarnya.
Menanggapi pernyataan tersebut, Jokowi menantang Prabowo melaporkan klaim kebocoran anggaran itu kepada KPK. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta laporan tersebut disertai data serta fakta.
"Duitnya gede banget Rp500 triliun. Laporin ke KPK dengan bawa bukti-bukti dan bawa fakta-fakta. Jangan asal," kata Jokowi.
(mts/ain)
"Jangan reaktif, karena Anda [Jokowi] sedang berkuasa. Anda harus menjelaskan jangan anggap itu kebohongan," kata Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (8/2).
Dia menjelaskan, kebocoran anggaran bisa terjadi di berbagai sudut. Misalnya, kata Fahri, dari operasi penangkapan yang dilakukan KPK dalam beberapa waktu terakhir yang banyak berkutat dalam kasus dugaan korupsi terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga perizinan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Menurunkan sebuah spek itu pun bisa disebut kebocoran. Semestinya rakyat mendapatkan sebuah bangunan atau jalan jembatan dengan spek 100 oleh kontraktor diturunkan 70 misalnya, sisanya dibagi-bagi oleh suap yang sekarang katanya merajalela," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.
Dia pun menyampaikan, kebocoran anggaran di era demokrasi seperti saat ini dapat teridentifikasi lebih mudah. Salah satunya, lanjut Fahri, dengan melihat laporan sejumlah lembaga negara yang berfungsi memantau keuangan negara.
Berangkat dari itu, Fahri menilai, Jokowi bersama timnya seharusnya memanfaatkan tudingan Prabowo seputar kebocoran anggaran dengan memberikan jawaban yang baik, misalnya memaparkan langkah-langkah yang telah diambil pemerintah untuk meminimalkan terjadinya kebocoran anggaran.
"Jawab ini sistem kami, kami sudah perbaiki sistem penerimaan, sistem belanja," ujar dia.
Fahri menambahkan, hal itu seharusnya yang dilakukan oleh Jokowi sebagai seorang presiden yang memiliki tanggung jawab kepada rakyat. "Presiden dipilih dengan biaya triliunan disumpah rakyat untuk mengurusi semua hal, Semua pekerjaan orang itu pekerjaan presiden," tuturnya.
 Calon Presiden nomer urut 02 Prabowo Subianto. (CNN Indonesia/Andry Novelino) |
Sebelumnya, dalam kunjungan ke Kelapa Gading, Jakarta, beberapa waktu lalu, Prabowo mengatakan pembangunan Indonesia seharusnya dinikmati oleh seluruh masyarakat. Namun nyatanya, anggaran yang disusun pemerintah setiap tahunnya justru bocor dan dikorupsi.
Berdasarkan data yang dikantonginya, setidaknya ada kebocoran sekitar Rp500 triliun per tahun. "Dari Rp2.000 triliun (anggaran pemerintah), hampir Rp500 triliun yang bocor. Uang ini hilang," ujarnya.
Menanggapi pernyataan tersebut, Jokowi menantang Prabowo melaporkan klaim kebocoran anggaran itu kepada KPK. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta laporan tersebut disertai data serta fakta.
"Duitnya gede banget Rp500 triliun. Laporin ke KPK dengan bawa bukti-bukti dan bawa fakta-fakta. Jangan asal," kata Jokowi.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK