
Anies Gandeng Ormas dan Warga Jalankan Program DKI
CNN Indonesia | Selasa, 12/02/2019 21:10 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal membangun Ibu Kota dengan memberdayakan organisasi masyarakat (ormas) dan warga. Anies menyatakan sedang menggalakkan program swakelola tipe III dan tipe IV untuk pembangunan di Ibu Kota.
"Bukan hanya untuk penataan kampung kumuh, untuk program kita semua kita akan mendorong penggunaan pengadaan barang dengan swakelola tipe 3 tipe 4," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (12/2).
Pelibatan ormas itu sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Dalam Perpres itu swakelola dibagi ke dalam empat jenis. Swakelola tipe I mengamanatkan pemerintah untuk langsung melaksanakan program. Swakelola tipe II pelaksanaan program oleh para ahli atau konsultan. Swakelola tipe III memungkinkan program DKI dikerjakan ormas dan swakelola tipe IV dikerjakan oleh masyarakat.
"Penyelenggaranya tidak harus berbentuk perusahaan tapi bisa organisasi masyarakat. Semacam Karang Taruna," ujar Anies.
"Kemudian masyarakat RT/RW, PKK, jadi rencana untuk menggunakan tipe III tipe IV tidak terbatas pada penataan kampung. Tetapi dalam setiap kegiatan," lanjut Anies.
Anies tak merinci ormas apa saja yang akan digandeng Pemprov DKI nanti. Dia hanya mencontohkan kegiatan pembangunan jalan di gang hingga penyediaan makanan di sekolah-sekolah bisa dilakukan oleh masyarakat atau ormas.
Dia melanjutkan salah satu program yang akan digunakan dengan sistem ini adalah pembangunan Kampung Kumuh di Ibu Kota.
"Ada 16 kampung nanti sedang diproses dan semua belum tuntas. Kita ingin lakukan secara kolaborasi atau dalam bahasa kita gotong royong. Masyarakat langsung terlibat dalam kegiatan pembangunan," ujar dia.
Anies berkata sebelumnya pengadaan di Ibu Kota dilakukan oleh perusahaan yang sudah berbadan hukum melalui mekanisme penunjukan langsung atau lelang. Sementara dana yang dikelola masyarakat secara langsung hanya bisa berasal dari Hibah.
Dengan menggunakan Perpres 16/2018, kata Anies, memungkinkan masyarakat lebih leluasa untuk mengerjakan program tanpa menunggu hibah yang turun.
"Dahulu, kita tidak bisa leluasa menyelenggarakan ini. Karena kalau menyelenggarakan harus menggunakan dana hibah padahal ini bukan sebuah hibah. Kalau sekarang ini adalah program pemerintah yang masyarakat ikut serta," tutur Anies. (ctr/wis)
"Bukan hanya untuk penataan kampung kumuh, untuk program kita semua kita akan mendorong penggunaan pengadaan barang dengan swakelola tipe 3 tipe 4," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (12/2).
Pelibatan ormas itu sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Lihat juga:Menanti Aksi Nyata Anies Kuasai Air Jakarta |
"Penyelenggaranya tidak harus berbentuk perusahaan tapi bisa organisasi masyarakat. Semacam Karang Taruna," ujar Anies.
"Kemudian masyarakat RT/RW, PKK, jadi rencana untuk menggunakan tipe III tipe IV tidak terbatas pada penataan kampung. Tetapi dalam setiap kegiatan," lanjut Anies.
Anies tak merinci ormas apa saja yang akan digandeng Pemprov DKI nanti. Dia hanya mencontohkan kegiatan pembangunan jalan di gang hingga penyediaan makanan di sekolah-sekolah bisa dilakukan oleh masyarakat atau ormas.
"Ada 16 kampung nanti sedang diproses dan semua belum tuntas. Kita ingin lakukan secara kolaborasi atau dalam bahasa kita gotong royong. Masyarakat langsung terlibat dalam kegiatan pembangunan," ujar dia.
Anies berkata sebelumnya pengadaan di Ibu Kota dilakukan oleh perusahaan yang sudah berbadan hukum melalui mekanisme penunjukan langsung atau lelang. Sementara dana yang dikelola masyarakat secara langsung hanya bisa berasal dari Hibah.
"Dahulu, kita tidak bisa leluasa menyelenggarakan ini. Karena kalau menyelenggarakan harus menggunakan dana hibah padahal ini bukan sebuah hibah. Kalau sekarang ini adalah program pemerintah yang masyarakat ikut serta," tutur Anies. (ctr/wis)
ARTIKEL TERKAIT

Menanti Aksi Nyata Anies Kuasai Air Jakarta
Nasional 1 minggu yang lalu
Puluhan Tahun dalam Jerat Swastanisasi Air di DKI Jakarta
Nasional 2 minggu yang lalu
Pemprov DKI Akan Naikkan Bea Balik Nama Kendaraan Jadi 12,5%
Nasional 2 minggu yang lalu
Dapat Lahan di Cilangkap, DKI Segera Bangun Rumah DP Nol
Nasional 2 minggu yang lalu
Warga DKI Surati Anies soal Polemik Air Dikelola Swasta
Nasional 2 minggu yang lalu
Anies Utus PD PAM Jaya Berunding Soal Swastanisasi Air
Nasional 2 minggu yang lalu
BACA JUGA

Jakarta Punya Cerita
Gaya Hidup • 22 February 2019 16:30
Bappenas Sebut Tarif MRT Rp8.500 Pas di Kantong Warga Jakarta
Ekonomi • 01 February 2019 19:43
Bisnis Bahan Bakar Gas Milik Jakpro 'Melarat'
Ekonomi • 31 January 2019 11:08
MRT Jakarta Berpotensi Raup Omzet Rp39 Miliar per Bulan
Ekonomi • 22 January 2019 20:15
TERPOPULER

Puluhan Kapal Terbakar di Muara Baru Hingga 3 Jam Lebih
Nasional • 2 jam yang lalu
Prabowo: Lo Punya Gelar Ekonomi, Tapi Lo Bikin Ekonomi Kacau
Nasional 3 jam yang lalu
Erick Thohir Segera Laporkan Malam Munajat 212 ke Bawaslu
Nasional 1 jam yang lalu