DPR Buka Peluang TNI Ikut Berantas Narkotika Lewat Revisi UU

CNN Indonesia | Rabu, 13/02/2019 19:34 WIB
DPR Buka Peluang TNI Ikut Berantas Narkotika Lewat Revisi UU Revisi UU Narkotika memungkinkan pelibatan personel TNI dalam memberantas peredaran narkoba. (ANTARA FOTO/Irwansyah Putra)
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menyebut rencana revisi Undang-undang Narkotika oleh pemerintah memungkinkan pelibatan personel TNI dalam memberantas peredaran narkoba di tengah masyarakat.

"Ya, itu tak tertutup kemungkinan [ada pelibatan TNI]," kata Arsul saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/2).

Politikus PPP itu menyebutkan UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI menyatakan personel TNI memiliki peluang untuk dilibatkan dalam tugas-tugas yang sifatnya nonpeperangan.



"Kan, di UU TNI nomor 34 tahun 2004 kan memang ada pelibatan TNI di luar tugas pertahanan," kata dia.

Asrul sendiri menyatakan pelibatan TNI dalam kegiatan non-peperangan bukanlah hal baru di Indonesia.

Ia lantas menyinggung Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juga memberikan kewenangan kepada TNI AL untuk menegakkan hukum di wilayah laut.

"Kita lihat, secara undang-undang memungkinkan atau tidak, tapi pelibatan TNI dalam penindakan hukum itu bukan hal yang baru, karena misalnya dalam UU Perikanan TNI juga dilibatkan khususnya TNI AL dalam penegakan hukum," kata dia.

DPR Sebut Revisi UU Narkotika Buka Peluang Pelibatan TNIAnggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menyebut revisi UU Narkotika membuka peluang pelibatan TNI dalam pemberantasan narkoba. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)
Arsul menyatakan revisi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sendiri memang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2018.


Meski begitu, ia menyatakan pemerintah hingga saat ini belum menyodorkan naskah akademik maupun draf revisi UU itu ke DPR.

"Jadi posisi DPR adalah menunggu. Menunggu (undang-undang) itu diajukan pemerintah, tapi setahu saya itu belum ya, belum sampai di DPR," kata dia.

UU Narkotika akan direvisi karena regulasi ini dinilai tidak memberi efek jera bagi bandar narkoba. Selain itu, undang-undang ini juga dianggap tidak relevan dengan kondisi saat ini, apalagi Indonesia sudah darurat narkoba.

(rzr/pmg)