Isu Papua yang Tenggelam dan Golput Pilpres 2019
CNN Indonesia
Jumat, 15 Feb 2019 06:47 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Putri Badriati heran dengan kedua calon presiden yang tak membahas isu mengenai Papua pada debat pilpres pertama.
Puput, biasa ia disapa, menduga hal itu terjadi karena rekam jejak masing-masing calon yang tak beres dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di tanah Papua.
"Kalau yang nomor satu misalnya pernah menjanjikan menyelesaikan pelanggaran HAM tapi sampai saat ini belum ada kejelasan. Yang kedua, kita tahu seperti apa keterkaitannya dengan isu pelanggaran HAM," kata Puput dalam diskusi yang dihelat Amnesty International di Hotel Aryaduta, Kamis (14/2).
Puput justru memperkirakan pembahasan Papua baru akan muncul dalam debat pada Minggu (17/4) nanti. Alasannya adalah isu ekonomi yang akan menjadi topik debat.
Jika benar demikian, Puput merasa yang terjadi di Papua menjadi sekadar masalah ekonomi.
"Tidak hanya sekadar kegagalan pembangunan tapi ada tiga aspek lain yakni marginalisasi, sejarah politik, dan pelanggaran HAM," ujar Puput yang fokus meneliti soal Papua.
Filep Karma, salah satu tokoh pro kemerdekaan Papua yang turut hadir dalam diskusi, menyebut golput sebagai pilihan paling masuk akal. Dua kandidat presiden yang ada menurutnya sama-sama buruk.
Selain merujuk pada rekam jejak capres yang sebanding buruknya, Filep juga merasa penyelenggara pemilu di Papua kerap sulit dipercaya.
"Pengalaman kami, kalaupun kami tidak pergi ke TPS, suara kami tetap 100 persen," kata Filep sambil tertawa lebar.
Filep menegaskan pengalaman pemilu yang ia alami dan saksikan di Papua kerap diwarnai kekerasan. Hal itu ia yakini tak pernah berubah dari rezim ke rezim lain.
"Bagi saya siapa pun yang terpilih tidak ada manfaat bagi kami orang Papua. Karena toh kami dihadapkan dengan laras senjata. Itu yang terjadi," ujar Filep.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid memandang kedua capres belum punya visi-misi yang jelas untuk memperbaiki kondisi Papua.
Selama masa kampanye berlangsung pun, Usman tak melihat kubu Joko Widodo maupun Prabowo Subianto mengangkat penyelesaian kasus HAM dan penghapusan kekerasan diskriminasi di Papua sebagai agenda penting.
Ada berbagai isu mengenai Papua yang menurut peserta forum yang dihelat Usman ini dianggap penting, seperti apresiasi identitas Papua, kebijakan afirmatif, perlindungan HAM, perempuan, pelaksanaan UU Otonomi Khusus yang belum selesai, lalu pemberantasan korupsi, dan moratorium sumber daya alam.
"Dari yang kita baca baik dari Jokowi-Ma'ruf maupun Prabowo-Sandi belum ada kata-kata itu," ujar Usman.
Guna mengangkat isu mengenai Papua lebih jauh, Usman pun berjanji akan menyerahkan rekomendasi yang dihasilkan dalam forum tersebut kepada kedua tim pemenangan capres.
Forum bertajuk 'Menyoal Papua dalam Pilpres 2019' tersebut, hadir cukup banyak tokoh nasional maupun tokoh masyarakat Papua. Ada pemerhati LIPI seperti Adriana Elizabeth, Latifah Anum Siregar, komisioner Ombudsman Ahmad Suaedi, putri Gus Dur Inayah Wahid, dan tokoh Papua seperti Filep Karma, Benny Giay, hingga Markus Haluk. (bin/pmg)
Puput, biasa ia disapa, menduga hal itu terjadi karena rekam jejak masing-masing calon yang tak beres dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di tanah Papua.
"Kalau yang nomor satu misalnya pernah menjanjikan menyelesaikan pelanggaran HAM tapi sampai saat ini belum ada kejelasan. Yang kedua, kita tahu seperti apa keterkaitannya dengan isu pelanggaran HAM," kata Puput dalam diskusi yang dihelat Amnesty International di Hotel Aryaduta, Kamis (14/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Puput justru memperkirakan pembahasan Papua baru akan muncul dalam debat pada Minggu (17/4) nanti. Alasannya adalah isu ekonomi yang akan menjadi topik debat.
Jika benar demikian, Puput merasa yang terjadi di Papua menjadi sekadar masalah ekonomi.
Filep Karma, salah satu tokoh pro kemerdekaan Papua yang turut hadir dalam diskusi, menyebut golput sebagai pilihan paling masuk akal. Dua kandidat presiden yang ada menurutnya sama-sama buruk.
"Pengalaman kami, kalaupun kami tidak pergi ke TPS, suara kami tetap 100 persen," kata Filep sambil tertawa lebar.
 Aliansi Mahasiswa Papua, Front Rakyat Indonesia untuk West Papua berunjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta. (CNN Indonesia/Safir Makki) |
"Bagi saya siapa pun yang terpilih tidak ada manfaat bagi kami orang Papua. Karena toh kami dihadapkan dengan laras senjata. Itu yang terjadi," ujar Filep.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid memandang kedua capres belum punya visi-misi yang jelas untuk memperbaiki kondisi Papua.
Selama masa kampanye berlangsung pun, Usman tak melihat kubu Joko Widodo maupun Prabowo Subianto mengangkat penyelesaian kasus HAM dan penghapusan kekerasan diskriminasi di Papua sebagai agenda penting.
Ada berbagai isu mengenai Papua yang menurut peserta forum yang dihelat Usman ini dianggap penting, seperti apresiasi identitas Papua, kebijakan afirmatif, perlindungan HAM, perempuan, pelaksanaan UU Otonomi Khusus yang belum selesai, lalu pemberantasan korupsi, dan moratorium sumber daya alam.
"Dari yang kita baca baik dari Jokowi-Ma'ruf maupun Prabowo-Sandi belum ada kata-kata itu," ujar Usman.
Guna mengangkat isu mengenai Papua lebih jauh, Usman pun berjanji akan menyerahkan rekomendasi yang dihasilkan dalam forum tersebut kepada kedua tim pemenangan capres.
Forum bertajuk 'Menyoal Papua dalam Pilpres 2019' tersebut, hadir cukup banyak tokoh nasional maupun tokoh masyarakat Papua. Ada pemerhati LIPI seperti Adriana Elizabeth, Latifah Anum Siregar, komisioner Ombudsman Ahmad Suaedi, putri Gus Dur Inayah Wahid, dan tokoh Papua seperti Filep Karma, Benny Giay, hingga Markus Haluk. (bin/pmg)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK