Fadli Zon Minta Menteri Jokowi Tak Diundang Nonton Debat

rzr, CNN Indonesia | Kamis, 21/02/2019 20:11 WIB
Fadli Zon Minta Menteri Jokowi Tak Diundang Nonton Debat Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta KPU tak mengundang menteri Kabinet Kerja nonton debat Pilpres 2019.. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta agar para menteri yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Kerja tak perlu diundang menonton debat capres-cawapres secara langsung.

"Menurut saya, menteri-menteri enggak perlu, lah. Kecuali menteri yang terkait. Misalnya temanya pendidikan dan kesehatan, ya cukuplah menteri pendidikan, menteri kesehatan," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/2).

Fadli menyarankan kepada KPU untuk hanya mengundang para menteri yang memiliki keterkaitan dengan tema atau topik debat. Menteri yang ranahnya tak terkait tema debat tak perlu diundang untuk hadir di arena debat capres-cawapres.


Dia beralasan jika semua menteri hadir, masyarakat akan kebingungan untuk menilai kapasitas menteri apakah berstatus sebagai pejabat negara atau timses Jokowi.

"Nah yang lain-lain yang menurut saya gak perlu karena kita kadang-kadang bingung, ini menteri atau tim sukses," kata dia.

Selain itu, Fadli berkukuh penyelenggaraan debat capres-cawapres ke depannya tak perlu membutuhkan panelis. Dia mengatakan berdasarkan evaluasi dua debat sebelumnya, peran dan fungsi panelis tidak signifikan.

Dia tak menjelaskan lebih lanjut soal itu. Tapi, menurut Fadli, seharusnya masing-masing calon presiden atau calon wakil presiden diberikan keleluasaan untuk saling bertanya satu sama lain.

"Menurut saya tidak perlu. Ya, artinya panelis kan dari kemarin juga gak berfungsi di dua debat ini. hanya pertanyaannya saja, jadi pertanyaannya bisa diberikan kepada masing-masing calon," kata dia.

Debat Pilpres 2019 berikutnya masih akan diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta, 17 Maret mendatang. Debat hanya mempertemukan calon wakil presiden Sandiaga Uno dan Ma'ruf Amin.

Debat cawapres mengangkat tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya. (rzr/wis)