Kemendagri Bantah Tjahjo Kampanyekan Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merespons soal pelaporan Menteri Tjahjo Kumolo ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Tjahjo dilaporkan terkait seruannya kepada tiga ribu kepala desa yang hadir di Rakornas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2019 untuk meneriakkan nama Joko Widodo.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar membantah Tjahjo mengampanyekan Jokowi. Alasannya Tjahjo tak menyebut nomor urut di Pilpres 2019 saat meminta para kades meneriakkan nama Jokowi.

"Semua ada rekamannya dan clear tidak kampanye. Hanya menyebut nama Pak Jokowi yang dalam kapasitas sebagai Presiden Republik Indonesia saat ini," ujar Bahtiar dalam keterangan tertulis, Rabu (27/2).

Bahtiar menjelaskan, dalam kesempatan itu Tjahjo hanya menegaskan dana desa sebagai upaya Pemerintah membangun daerah pedesaan. Program itu juga jadi prioritas pemerintahan Jokowi-JK.

Lihat juga: Minta Kades Teriak Jokowi, Mendagri Dilaporkan ke Bawaslu

Pidato Tjahjo, ucapnya, untuk memberi arahan sekitar tiga ribu kepala desa dan ratusan perangkat desa lainnya dalam mengelola dana desa.

"Dalam posisi Kemendagri sebagai poros pemerintahan dalam negeri, memberi semangat para kepala desa agar bertanggung jawab dalam mengelola dana desa untuk kesejahteraan rakyat," ucap dia.

Lebih lanjut, Bahtiar membantah tudingan Tjahjo memberi keuntungan kepada Jokowi sebagai calon presiden.

"Jangan semua aktivitas pemerintahan dihubungkan dengan pileg dan pilpres. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus terus berjalan normal sebagaimana adanya," tutur dia.

Lihat juga: TKN Anggap Teriakan Nama Jokowi oleh Kades Bukan Kampanye

Sebelumnya, Tjahjo dilaporkan ke Bawaslu oleh Advokat Nusantara. Tjahjo diduga memberi keuntungan pada Jokowi dengan memerintahkam sekitar tiga ribu kepala desa meneriakkan nama Jokowi pada Rakornas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2019 di Gedung Ecopark Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara, Rabu (20/2).

Tjahjo dilaporkan dengan Pasal 282 juncto Pasal 283 ayat (1) juncto Pasal 547 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Ancaman hukuman maksimal 3 tahun penjara dan denda Rp36 juta. (dhf/osc)