Buka Munas Ulama NU, Jokowi-Ma'ruf Kompak Sarungan

fra, CNN Indonesia | Rabu, 27/02/2019 14:03 WIB
Buka Munas Ulama NU, Jokowi-Ma'ruf Kompak Sarungan Ilustrasi Jokowi dan Ma'ruf Amin sarungan. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
Banjar, CNN Indonesia -- Mantan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sekaligus calon wakil presiden 01 Ma'ruf Amin ikut menghadiri acara pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU), di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Kota Banjar, Jawa Barat, Rabu (27/2).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan membuka acara tersebut. Dalam acara itu keduanya kompak mengenakan sarung.

Ma'ruf yang mengenakan baju koko putih dibalut dengan jas abu-abu, serta sarung tiba di lokasi acara sekitar pukul 12.00 WIB.


Sementara Jokowi yang mengenakan kemeja putih dengan balutan jas hitam bergaris kotak lengkap dengan sarung tiba sekitar pukul 13.00 WIB.

Kehadiran Ma'ruf disambut hangat warga NU. Ma'ruf merupakan mantan Rais Aam PBNU dan kini aktif sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Turut hadir dalam acara tersebut Ketua PBNU Said Aqil, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Gubernur Jawa Timur yang juga Ketua Umum Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid.

Sementara pejabat yang mendampingi Jokowi, antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Trisno Hendradi, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak.

Sebelumnya, Steering Committee (SC) Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2019 Robikin Emhas mengatakan acara yang mengusung tema 'Memperkuat Ukhuwah Wathaniyah untuk Kedaulatan Rakyat' digelar tiga hari, mulai hari ini Rabu (27/2) sampai Jumat (1/3).

Robikin menjelaskan pemilihan tema tersebut dilandasi situasi menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2019. NU, kata Robikin ingin mengingatkan hasil Pemilu harus menjunjung, menegakkan, dan mewujudkan kedaulatan rakyat dalam seluruh sendi kebijakan negara.

"Mandat sejati dari kekuasaan adalah kemaslahatan rakyat, kesejahteraan sebesar-besar rakyat Indonesia," kata Robikin. (wis/wis)