JK Jelaskan Soal Program Reforma Agraria

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjelaskan program reforma agraria bertujuan memberikan akaes lahan kepada masyarakat kurang mampu.

Pernyataan tersebut disampaikan JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Selasa (5/3), terkait kritik Ombudsman yang menyebut bahwa reforma agraria oleh pemerintah masih sebatas pembagian sertifikasi tanah.

"Justru sertifikat itu tidak semuanya, hanya melegalisasi milik. Tapi juga pembagian hutan sosial, siapa yang berhak, jadi memang sertifikat utuh," ujar JK.

Namun JK mengaku hingga saat ini belum mengetahui jumlah pasti perkembangan program reforma agraria. Menurutnya, hal itu menjadi kewenangan Kementerian Agraria.

Lihat juga: Ombudsman: Jokowi-JK Belum Mampu Selesaikan Konflik Agraria

"Saya belum tahu angkanya, tapi itu sudah mulai. Kementerian Agraria itu mendata semuanya. Ada yang mesti verifikasi lagi, tapi sudah mulai," katanya.

Sebelumnya Ombudsman menilai selama empat tahun berjalan, reforma agraria di bawah Pemerintahan Jokowi-JK belum mampu menyelesaikan konflik agraria di lapangan, salah satunya izin konsesi skala besar terhadap perusahaan.

Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih mengatakan bahwa reforma agraria yang dilakukan pemerintah masih sebatas sertifikasi tanah yang tidak bermasalah atau "clean and clear".

Lihat juga: KPA Desak Pemerintah Bentuk Lembaga Ad Hoc Reforma Agraria

Presiden Jokowi diketahui telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria pada September 2018.

Perpres tersebut mengatur penyelenggaraan reforma agraria dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah terhadap Tanah Objek Reforma Agraria melalui perencanaan dan pelaksanaan reforma agraria.

[Gambas:Video CNN]

(pris/agr)