PKS Dukung Penuh Anies Lepas Saham dari Perusahaan Bir
CNN Indonesia
Selasa, 05 Mar 2019 23:15 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi menyatakan partainya mendukung penjualan saham PT Delta Djakarta, Tbk (DLTA) oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Menurutnya, kepemilikan saham oleh pemprov DKI Jakarta itu bisa dialihkan ke pembiayaan untuk hal yang lebih penting seperti pelayanan masyarakat.
"Lebih baik dialihkan ke hal-hal yang lebih prioritas. Pelayanan masyarakat di bidang perekonomian, UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) misalnya, atau di bidang pendidikan, di bidang kesehatan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Selasa (5/3).
Seperti diketahui, PT Delta Djakarta memegang lisensi produksi dan distribusi beberapa merek bir internasional. Pemprov DKI sudah menanam saham di perusahaan itu sejak 1970.
Ia menjelaskan pemerintah semestinya tidak ikut ambil andil dalam memproduksi minuman keras. Hal ini menurutnya dapat menyebabkan pemerintah ikut melakukan upaya dalam merusak generasi muda.
Ditanya soal tudingan Anies terhadap anggota DPRD yang ingin mengambil untung dari kepemilikan saham itu, Suhaimi menjawab Anies tidak bisa menuduh tanpa dasar.
Menurutnya, pembahasan tak kunjung dilakukan lantaran tidak ada perintah dari pimpinan. Menurutnya, Anies pun tidak bisa melakukan pendekatan dari sisi mencari untung saja.
"Ya itu bisa pendekatannya bukan soal untung aja kan. Kalau soal pembahasan tergantung pada pimpinan. jadi kalo enggak turun ke kita ya kita enggak tau," jelasnya.
Senada, sebelumnya wakil ketua DPRD yang juga dari fraksi PKS, Triwisaksana mengatakan tugas pemerintah harus menjadi regulator untuk mengatur peredaran minuman keras. Menurutnya, fungsi ideal ini tak akan berjalan jika Pemprov DKI masih dalam kepemilikan saham di perusahaan tersebut.
"Jika pemerintah masih memiliki saham di PT Delta, dikhawatirkan akan terjadi konflik kepentingan dalam mengatur peredaran miras," jelasnya.
Berbeda dengan Suhaimi dan Triwisaksana, Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus sebelumnya mengatakan Anies berlebihan dalam menanggapi DPRD yang tidak kunjung membahas penjualan saham tersebut.
Menurutnya, hal ini karena banyak perdebatan di antara anggota DPRD. Anies diminta mengikuti prosedur yakni menunggu persetujuan DPRD.
Seperti diketahui, Anies sebelumnya mengatakan akan melaporkan kepada masyarakat jika proses penjualan saham Delta tidak kunjung dilaksanakan lantaran belum disetujui oleh DPRD DKI Jakarta.
Anies mengaku telah menyurati DPRD soal penjualan tersebut sejak Mei tahun lalu. Anies menilai anggota DPRD DKI yang tidak kunjung membahas persoalan itu masih ingin memiliki saham dari perusahaan bir tersebut.
"Ini Dewan, anda ingin punya saham bir terus, ingin punya untung dari uang bir," ucapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (5/3).
[Gambas:Video CNN] (ani/ain)
Menurutnya, kepemilikan saham oleh pemprov DKI Jakarta itu bisa dialihkan ke pembiayaan untuk hal yang lebih penting seperti pelayanan masyarakat.
"Lebih baik dialihkan ke hal-hal yang lebih prioritas. Pelayanan masyarakat di bidang perekonomian, UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) misalnya, atau di bidang pendidikan, di bidang kesehatan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Selasa (5/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan pemerintah semestinya tidak ikut ambil andil dalam memproduksi minuman keras. Hal ini menurutnya dapat menyebabkan pemerintah ikut melakukan upaya dalam merusak generasi muda.
Menurutnya, pembahasan tak kunjung dilakukan lantaran tidak ada perintah dari pimpinan. Menurutnya, Anies pun tidak bisa melakukan pendekatan dari sisi mencari untung saja.
"Ya itu bisa pendekatannya bukan soal untung aja kan. Kalau soal pembahasan tergantung pada pimpinan. jadi kalo enggak turun ke kita ya kita enggak tau," jelasnya.
Senada, sebelumnya wakil ketua DPRD yang juga dari fraksi PKS, Triwisaksana mengatakan tugas pemerintah harus menjadi regulator untuk mengatur peredaran minuman keras. Menurutnya, fungsi ideal ini tak akan berjalan jika Pemprov DKI masih dalam kepemilikan saham di perusahaan tersebut.
"Jika pemerintah masih memiliki saham di PT Delta, dikhawatirkan akan terjadi konflik kepentingan dalam mengatur peredaran miras," jelasnya.
Berbeda dengan Suhaimi dan Triwisaksana, Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus sebelumnya mengatakan Anies berlebihan dalam menanggapi DPRD yang tidak kunjung membahas penjualan saham tersebut.
Menurutnya, hal ini karena banyak perdebatan di antara anggota DPRD. Anies diminta mengikuti prosedur yakni menunggu persetujuan DPRD.
Seperti diketahui, Anies sebelumnya mengatakan akan melaporkan kepada masyarakat jika proses penjualan saham Delta tidak kunjung dilaksanakan lantaran belum disetujui oleh DPRD DKI Jakarta.
Anies mengaku telah menyurati DPRD soal penjualan tersebut sejak Mei tahun lalu. Anies menilai anggota DPRD DKI yang tidak kunjung membahas persoalan itu masih ingin memiliki saham dari perusahaan bir tersebut.
"Ini Dewan, anda ingin punya saham bir terus, ingin punya untung dari uang bir," ucapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (5/3).
[Gambas:Video CNN] (ani/ain)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK