PKS Soroti Konflik Kepentingan Saham Bir di Pemprov DKI

CNN Indonesia | Rabu, 06/03/2019 07:05 WIB
PKS Soroti Konflik Kepentingan Saham Bir di Pemprov DKI Anker bir, produksi PT Delta Djakarta. (Dok. Wikimedia/Lofor)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Triwisaksana mengungkap kekhawatirannya jika Gubernur DKI, Anies Baswedan tak segera melepas saham Pemprov DKI di perusahan penyedia bir, PT Delta Djakarta.

Triwisaksana sekaligus membantah tudingan Anies yang sebelumnya menyebut anggota DPRD meraup keuntungan dari kepemilikan saham PT Delta.

"Jika pemerintah masih memiliki saham di PT Delta, dikhawatirkan akan terjadi konflik kepentingan dalam mengatur peredaran miras," kata Triwisaksana kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Selasa (5/3).


Tugas pemerintah, kata Triwisaksana, harusnya menjadi regulator untuk mengatur peredaran minuman keras, bukan ikut dalam bagian menjual atau mengedarkan minuman keras kepada masyarakat.

Menurutnya, hal ini akan terus berlanjut jika pemprov DKI masih memiliki saham di PT Delta.


"Pemerintah akan cenderung tidak adil dalam membentuk regulasi peredaran miras jika masih memiliki saham," kata dia.

Dalam kesempatan tersebut Triwisaksan juga menegaskan pihaknya secara pribadi selalu mendukung penjualan saham yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta. Namun demikian, DPRD, kata dia, juga belum melakukan pembahasan soal rencana pelepasan saha, tersebut.

"Kita belum bahas di fraksi. Tapi saya pribadi mendukung pemprov menjual sahamnya di PT Delta," tegasnya.

Berbeda sebelumnya dengan Triwisaksana, Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus mengatakan Anies berlebihan dalam menanggapi DPRD yang tidak kunjung membahas penjualan saham tersebut.

PKS Ungkap Kekhawatiran Pemprov Masih Kuasai Saham PT DeltaBestari Barus. (CNN Indonesia/Patricia Diah Ayu Saraswati)

Menurutnya, hal ini karena banyak perdebatan di antara anggota DPRD. Anies diminta mengikuti prosedur yakni menunggu persetujuan DPRD.

Sementara itu ketua komisi C DPRD DKIJakarta yang membidangi keuangan, Santoso juga mengatakan Anies harus menunggu persetujuan DPRD. Menurutnya, penjualan saham itu belum tentu bisa mempengaruhi peredaran miras.

Namun dirinya tetap berpendapat Pemprov semestinya tidak ambil bagian dalam menjual atau mengedarkan minuman keras kepada masyarakat.

Anies sebelumnya mengatakan akan melaporkan kepada masyarakat jika proses penjualan saham Delta tidak kunjung dilaksanakan lantaran belum disetujui oleh DPRD DKI Jakarta.

Diketahui, Anies telah menyurati DPRD soal penjualan tersebut sejak Mei tahun lalu. Anies menilai anggota DPRD DKI yang tidak kunjung membahas persoalan itu masih ingin memiliki saham dari perusahaan bir tersebut.

"Ini Dewan, Anda ingin punya saham bir terus, ingin punya untung dari uang bir," ucapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (5/3).

(ani/ain)