Tersangka UU ITE, Nelayan Dadap Dikenakan Wajib Lapor

CNN Indonesia | Jumat, 08/03/2019 13:54 WIB
Tersangka UU ITE, Nelayan Dadap Dikenakan Wajib Lapor Waisul Kurnia (kaus merah) dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. (Dok: Charles Benhard)
Jakarta, CNN Indonesia -- Polda Metro Jaya membenarkan telah menangkap dan menetapkan Ketua Forum Masyarakat Nelayan Kampung Baru Dadap, Waisul Kurnia, sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik terhadap perusahaan pengembang pulau reklamasi. Kini ia tak ditahan dan dikenakan wajib lapor.

"Tanggal 6 Maret ditangkap dengan disaksikan oleh RT, RW, dan keluarga tersangka [Waisul]," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Jumat (6/3).

Argo menuturkan penangkapan tersebut dilakukan karena Waisul sebelumnya tidak hadir memenuhi panggilan pihak kepolisian pada Senin (4/3) lalu. Pemanggilan saat itu, kata Argo, dilakukan untuk menggali keterangan tambahan dari Waisul.


Argo menyebut pemanggilan itu juga dilakukan setelah gugatan praperadilan yang diajukan oleh Waisul ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 26 Februari lalu.

"[Waisul] tidak hadir tanpa alasan," ujarnya.

Argo juga menegaskan bahwa penetapan status tersangka terhadap Waisul telah sesuai prosedur atau aturan yang ada yakni berdasarkan keterangan para saksi dan gelar perkara.

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, polisi tidak menahan Waisul.

"[Waisul] wajib lapor," ucap Argo.

Pada September 2018, Waisul ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian melalui media elektronik terhadap PT Kapuk Naga Indah (KNI).

Dia dijerat pasal 27 ayat 3 Jo pasal 45 ayat 3 Jo pasal 28 ayat 2 Jo pasal 45 A ayat 2 Jo pasal 36 UU Nomor 19 Tahun 2016 perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), pasal 15 dan 24 UU No. 1 Tahun 1946, pasal 310 dan 311 KUHP.

Kasus yang menjerat Waisul itu bermula dari laporan polisi yang diajukan oleh kuasa hukum PT KNI, Reinhard Halomoan dengan nomor LP/4243/VIII/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus pada 10 Agustus 2018.

Pemandangan Pulau Reklamasi dilihat dari atas Teluk Jakarta, Sabtu, 16 Februari 2019.Pemandangan Pulau Reklamasi dilihat dari atas Teluk Jakarta, Sabtu, 16 Februari 2019. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Pada 18 Juli 2018, Waisul diketahui diwawancarai sejumlah jurnalis, termasuk CNNIndonesia.com, terkait pembangunan jembatan reklamasi di Dadap.

Salah satu media online nasional mengunggah video hasil reportasenya ke Youtube dengan judul "Nelayan Dadap Protes Pembangunan Jembatan". Di dalamnya memuat pernyataan Waisul yang mempertanyakan kejelasan proyek tersebut. Video itu kemudian dijadikan barang bukti untuk melaporkan Waisul ke polisi.

(dis/arh)